Ada yang berbeda dengan aktivitas sekolah pada Senin (19/9) di Al-Quds (Yerusalem) Timur. Jika biasanya sejak pagi sekolah sudah sibuk menerima riuh rendah suara anak-anak yang bersemangat untuk beraktivitas, hari itu suasana sekolah berubah menjadi muram. Ratusan sekolah mengunci pintu mereka dan melakukan mogok masal. Mereka memprotes Pemerintah Kota Yerusalem atas pemaksaan kebijakan mereka yang menyensor kurikulum Palestina dan memaksakan kurikulum Israel untuk sekolah-sekolah Palestina.
Dalam siaran pers bersama pada Minggu (18/9), Komite Sekolah membentuk persatuan dengan Pasukan Nasional dan Islam Palestina (PNIF), menyerukan pemogokan penuh aktivitas sekolah. Sebanyak 115.000 siswa di lebih dari 280 sekolah, mulai dari taman kanak-kanak hingga kelas 12, mengikuti pemogokan ini.
Menurut Kepala Serikat Komite Sekolah, Ziad al-Shamali, Israel terus mencoba memaksakan kurikulum versi baru, yaitu kurikulum Otoritas Palestina “yang telah diubah”, di sekolah-sekolah swasta Palestina sejak awal tahun ajaran. Jika upaya ini berhasil, maka Israel akan memiliki kendali atas 90% pendidikan Palestina di Al-Quds.
“Mereka memberlakukan [kebijakan] ini dengan dalih akan memberikan izin dan pendanaan bagi sekolah swasta,” kata Al-Shamali, yang tinggal di lingkungan Al-Tur di Al-Quds Timur yang diduduki.
Ia mengatakan bahwa sekolah-sekolah Palestina yang dikelola pemerintah kota saat ini telah mulai mengajarkan kurikulum Otoritas Palestina yang terdistorsi, sementara sekolah-sekolah baru yang sedang dibangun oleh pemerintah kota akan dipaksa untuk mengajarkan kurikulum Israel.
“Yang mengkhawatirkan kami, para orang tua, adalah bahwa anak-anak kami akan terpojok antara kurikulum Palestina yang terdistorsi dan kurikulum Israel,” kata Al-Shamali.
“Terdapat ‘israelisasi’ pendidikan Palestina yang sedang berlangsung,” lanjutnya, “Sekarang, mereka menambahkan konten mereka sendiri seperti ‘Yossi adalah tetangga Mohammad’, tentang permukiman, tentang koeksistensi,” kata Al-Shamali. “Mereka telah mempermainkan buku pelajaran bahasa Arab, agama, sejarah, dan semua referensi nasional.”
Di antara kurikulum Palestina yang dihapus adalah pengetahuan mengenai bendera Palestina, pemimpin Palestina Yasser Arafat, teks mengenai ‘hak kembali’ warga Palestina, dan bela negara. Selain itu, terdapat pula perubahan untuk referensi ‘tawanan dan pengungsi’ menjadi ‘guru dan perempuan’.
“Kami ingin anak-anak kami belajar kurikulum Palestina dan itu adalah hak mereka untuk mendapatkannya di semua sekolah di Al-Quds,” kata Ramadan Taha, salah satu juru bicara aksi pemogokan.
Al-Shamali mengatakan bahwa orang tua berencana untuk terus memprotes atau meningkatkan tindakannya jika tuntutan mereka tidak dipenuhi atau jika pihak berwenang Israel mulai secara paksa memaksakan buku teks yang terdistorsi.
“Kemungkinan kami akan melanjutkan pemogokan dan meningkatkan upaya kami,” katanya. “Kami akan melanjutkan protes kami di depan sekolah dan meminta lembaga internasional untuk campur tangan.”
Kebijakan lama yang terus meningkat
‘Israelisasi atau ‘yahudinisasi’ pendidikan telah berlangsung lama, tetapi intensitasnya telah meningkat selama tiga tahun belakangan ketika kelompok lobi Israel mulai melancarkan serangan keras terhadap pendidikan Palestina. Menteri Pendidikan Palestina, Marwan Awartani, menggambarkan serangan tersebut sebagai “rasis dan menghasut kekerasan.”
Sejak itulah, menurutnya, muncul istilah ‘kedaulatan pendidikan’. Pada awal September, Awartani menegaskan bahwa tahun ajaran baru saat ini adalah tahun kedaulatan pendidikan, khususnya di kota Al-Quds (Yerusalem). Ia menolak segala dikte atau campur tangan pihak manapun dalam kurikulum Palestina.
Pemerintah Israel merasa memiliki hak untuk mengubah kurikulum sekolah Palestina, bahkan mengancam untuk mencabut izin sekolah yang tidak mengikuti perubahan kurikulum mereka. Pada bulan Juli, misalnya, Israel mencabut izin enam sekolah Palestina di Al-Quds, mengklaim bahwa buku pelajaran mereka mengandung hasutan terhadap negara dan tentara Israel. Mereka kemudian mendapatkan izin untuk beroperasi selama satu tahun jika bersedia mengubah kurikulum.
Kebijakan semacam ini merupakan pelanggaran hukum internasional. Bagaimanapun, Palestina memiliki hak untuk menolak setiap kebijakan yang memalsukan dan mendistorsi pendidikan mereka. Awartani menunjukkan bahwa menurut hukum humaniter internasional, Konvensi Jenewa, dan Hukum Hak Anak, Palestina memiliki hak untuk mengajarkan anak-anak mereka dengan kurikulum dasar yang sesuai jati dirinya untuk menghormati budaya dan agama mereka, sebagaimana bangsa lain di dunia.
Sumber:
https://www.globaltimes.cn/page/202209/1275641.shtml
https://news.tama.ps/archives/3267
https://english.wafa.ps/Pages/Details/130909
***
Tetaplah bersama Adara Relief International untuk anak dan perempuan Palestina.
Kunjungi situs resmi Adara Relief International untuk berita terbaru Palestina, artikel terkini, berita penyaluran, kegiatan Adara, dan pilihan program donasi.
Ikuti media sosial resmi Adara Relief di Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram untuk informasi terkini seputar program bantuan untuk Palestina.
Donasi dengan mudah dan aman menggunakan QRIS. Scan QR Code di bawah ini dengan menggunakan aplikasi Gojek, OVO, Dana, Shopee, LinkAja atau QRIS.
Klik disini untuk cari tahu lebih lanjut tentang program donasi untuk anak-anak dan perempuan Palestina.
