Indonesia bersiap mengirim 1.000 tentara ke Gaza dalam beberapa pekan mendatang. Ini merupakan kontingen pertama dari sekitar 8.000 personel yang akan mereka kerahkan ke wilayah Palestina sebagai bagian dari Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di bawah Dewan Perdamaian (BoP) Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Juru bicara Angkatan Darat, Brigadir Jenderal Donny Pramono, mengatakan kepada media bahwa pasukan pertama sedang bersiap untuk mencapai wilayah tersebut pada April. Ia mengatakan sebagian besar pasukan akan berada di Gaza pada Juni.
Namun, seiring dengan semakin dekatnya pengerahan yang tergesa-gesa, sebagian warga mempertanyakan sesuatu. Pertanyaannya: peran apa yang akan angkatan bersenjata mainkan dalam misi tersebut di tengah genosida Israel di wilayah Palestina.
Indonesia adalah peserta berpengalaman dalam misi perdamaian yang dipimpin PBB. Akan tetapi para kritikus khawatir bahwa tanpa pengawasan oleh PBB, pasukan mereka dapat digunakan sebagai “pion” oleh AS – sekutu utama Israel – untuk mengendalikan warga Palestina di Gaza dan melegitimasi pendudukan wilayah tersebut.
Baca juga : “Indonesia Akan Kirim 1.000 Tentara ke Gaza pada Bulan April”
“Kami khawatir Indonesia akan digunakan sebagai penyangga untuk mengendalikan Palestina,” kata Shofwan Al Banna Choiruzzad, seorang profesor di Universitas Indonesia, kepada Al Jazeera. “Indonesia telah membangun reputasi di Palestina sebagai salah satu mitra paling aktif di lapangan. Akan sangat menyakitkan bagi warga Palestina dan Indonesia jika mereka melihat tentara Indonesia menjadi instrumen pendudukan,” kata Shofwan. “Kekhawatiran yang muncul adalah Indonesia hanya akan menjadi peredam guncangan,” katanya.
Indonesia – dengan populasi Muslim terbesar di dunia – adalah negara pertama di antara anggota Dewan Perdamaian yang berkomitmen untuk mengerahkan sejumlah tentara. Tujuan pengerahan tentara adalah untuk bertugas sebagai Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF). Namun, sebagai pendukung lama solusi dua negara dan Palestina merdeka, para pengamat khawatir bahwa prinsip Indonesia akan terkompromikan oleh keterlibatannya dalam operasi Gaza.
Shofwan mengatakan bahwa Dewan Perdamaian dan pendekatannya terhadap Gaza pada dasarnya bersifat “kolonial”. Sebab, mereka merancangnya untuk mencapai perdamaian negatif tanpa menempatkan hak dan suara warga Palestina sebagai pusat perhatian. Mereka memandang warga Palestina sebagai objek,” katanya. “Hal itu dipandang sebagai sesuatu yang perlu mereka kendalikan. Tidak ada batasan sama sekali terhadap Israel, jadi desainnya sangat kolonial,” tambah Shofwan.
Selain mengerahkan pasukan ke Gaza, Indonesia juga akan fokus pada bantuan kemanusiaan dan mengirimkan beberapa kapal rumah sakit. Namun, para pengamat mengatakan kepada Al Jazeera bahwa keputusan Prabowo untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian lebih mencerminkan gaya kepemimpinannya yang “personal” dan keinginannya untuk dilihat sebagai pemain global daripada kepedulian langsung terhadap masalah Palestina.
“Kita telah berpartisipasi dengan pasukan penjaga perdamaian di Lebanon dan [Republik Demokratik] Kongo, tetapi sekarang presiden baru ingin membuat Indonesia lebih kuat secara diplomatik di tingkat global,” kata Yon Machmudi, seorang ahli politik dan hubungan internasional dari Universitas Indonesia. “Ini juga merupakan bagian dari motivasi presiden untuk terlibat dalam segala jenis negosiasi dengan proses perdamaian,” katanya.
Baca juga : “Indonesia Bersiap Kirimkan 8.000 Tentara ke Jalur Gaza“
Muhammad Zulfikar Rakhmat, direktur meja Indonesia-MENA di Pusat Studi Ekonomi dan Hukum di Jakarta, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa ia yakin Prabowo telah mencoba menarik perhatian Trump. Menurut Rakhmat, mendekati China dan Rusia adalah salah satu langkah Prabowo untuk mendapatkan perhatian AS. Sementara itu, menandatangani perjanjian Dewan Perdamaian dan mengerahkan pasukan ke Gaza adalah langkah lainnya.
Di antara berbagai motivasi untuk bergabung dengan BoP, Prabowo mungkin juga berharap mendapatkan kesepakatan perdagangan yang lebih baik dengan AS. Ini terjadi setelah Trump memberlakukan tarif perdagangan tahun lalu. Gedung Putih awalnya berencana untuk mengenakan tarif “timbal balik” sebesar 32 persen pada ekspor Indonesia. Namun, kemudian AS memangkasnya menjadi 19 persen.
Sumber: Al Jazeera
