Utusan Dewan Perdamaian, Nikolay Mladenov, menegaskan bahwa pembatasan ketat Israel di perbatasan menjadi hambatan utama masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.
Dalam wawancara dengan media Mesir, Mladenov menyebut terdapat “tantangan berlapis” yang menghambat distribusi bantuan secara memadai dan berkelanjutan. Ia menyoroti bahwa pembatasan terhadap barang yang dikategorikan sebagai “dual-use” menjadi kendala terbesar. Ini terjadi karena pembatasan tersebut turut menghambat masuknya kebutuhan sipil, termasuk perlengkapan medis.
Selain itu, Mladenov mengungkapkan bahwa lebih dari separuh wilayah Gaza masih berada di bawah kendali militer Israel, yang semakin mempersulit akses distribusi bantuan di lapangan.
Ia juga menekankan bahwa sistem distribusi bantuan sebelumnya telah hancur akibat perang. Sementara itu, mekanisme alternatif belum sepenuhnya terbentuk. Kondisi ini menciptakan krisis logistik yang serius, di tengah kebutuhan mendesak warga sipil.
Meski sejumlah negara, termasuk Mesir, Amerika Serikat, dan negara-negara Teluk, telah menjanjikan bantuan finansial, Mladenov menilai tantangan terbesar adalah memastikan komitmen tersebut benar-benar terealisasi dalam bentuk bantuan nyata di lapangan.
Lebih lanjut, ia mendesak percepatan pengiriman hunian sementara bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Selain itu, ia juga mendorong intervensi mendesak untuk membangun kembali sistem kesehatan Gaza yang runtuh.
Mladenov juga menyoroti dampak jangka panjang terhadap anak-anak Gaza yang telah lama kehilangan akses pendidikan. Ia memperingatkan bahwa keterlambatan dalam mengembalikan mereka ke sekolah dapat menimbulkan konsekuensi serius di masa depan.
Di tengah krisis yang terus memburuk, Mladenov menegaskan bahwa tanpa pelonggaran pembatasan dan perbaikan sistem distribusi, bantuan kemanusiaan tidak akan mampu menjangkau kebutuhan dasar lebih dari dua juta warga Gaza secara efektif.
