Kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza sejak 10 Oktober 2025 belum mampu memulihkan kehidupan ekonomi rumah tangga secara signifikan. Angka konsumsi riil keluarga di wilayah tersebut baru mencapai 26,3 persen dibandingkan tingkat sebelum pecahnya agresi genosida. Hal ini terungkap dalam laporan terbaru Pusat Riset dan Studi Kebijakan Arab (Arab Center for Research and Policy Studies). Laporan tersebut bertajuk “Post-Ceasefire Gaza: Have Households Recovered Their Purchasing Power and Consumption Levels?” yang terbit pada 12 November 2026.
Laporan tersebut mencatat bahwa indeks harga konsumen di Gaza sempat mengalami penurunan sebesar 63 persen pascagencatan senjata. Angka ini merosot dari 683,3 poin menjadi 251,8 poin pada kuartal keempat 2025. Namun, stabilitas harga tersebut tidak bertahan lama karena inflasi kembali merangkak naik sebesar 3,2 persen pada kuartal pertama 2026 dan melonjak hingga 12,7 persen pada kuartal kedua. Kenaikan harga secara berkelanjutan ini menggerus nilai mata uang. Akibatnya, nilai 100 shekel saat ini hanya memiliki daya beli setara 36 persen dibandingkan periode sebelum agresi.
Akibat pelemahan daya beli tersebut, rata-rata konsumsi riil rumah tangga tertahan di angka 26,3 persen dari level kuartal ketiga 2023, dengan estimasi kesenjangan konsumsi kumulatif mencapai 6,3 miliar dolar AS. Kondisi ini terpicu oleh ketatnya pembatasan arus masuk barang serta pergeseran pola belanja masyarakat. Orang-oranng kini memprioritaskan kebutuhan mendesak seperti makanan, tempat tinggal, dan transportasi. Sementara itu, sebagian keluarga memilih menahan uang tunai untuk mengantisipasi ketidakpastian situasi.
Baca juga: 53 Negara dan Organisasi Desak Israel Izinkan Masuknya Bantuan Kemanusiaan
Ketimpangan antara bantuan dan kebutuhan hidup semakin nyata di lapangan. Bantuan tunai sebesar 1.250 shekel per keluarga rata-rata hanya memiliki nilai riil setara 493 shekel sebelum agresi. Angka ini jauh di bawah biaya kebutuhan minimum rumah tangga yang mencapai 1.989 shekel sejak November 2025.
Situasi kian parah akibat menyusutnya arus logistik, yang tercermin dari turunnya rata-rata kedatangan truk bantuan dan komersial dari 250 unit per hari pada Desember 2025 menjadi hanya 130 unit pada Maret 2026.
Para ahli merekomendasikan pembukaan akses perdagangan lebih luas serta mendorong pemulihan pabrik, fasilitas produksi, dan lahan pertanian. Selain itu, lembaga kemanusiaan perlu meninjau nilai bantuan secara berkala. Pihak terkait juga perlu menggabungkan bantuan tunai dengan distribusi kebutuhan pokok.
Sumber: Palinfo








