'Kita dalam Bahaya Sekarang': Vanuatu Deklarasikan Darurat Iklim

‘Kita dalam Bahaya Sekarang’: Vanuatu Deklarasikan Darurat Iklim

Negara pulau Pasifik Vanuatu – salah satu negara yang paling rentan terhadap perubahan iklim di dunia – telah memimpin inisiatif PBB untuk memberikan keadilan iklim dengan dasar hukum. Parlemen Vanuatu telah mengumumkan darurat iklim dan menggelontorkan biaya $1,2 miliar untuk meredam dampak pemanasan global di negara kecilnya di Pasifik.

Berbicara kepada parlemen di Port Vila, Perdana Menteri Bob Loughman mengatakan kenaikan permukaan laut dan cuaca buruk sudah mempengaruhi Pasifik secara tidak proporsional – menyoroti dua siklon tropis yang menghancurkan dan kekeringan yang melanda dalam dekade terakhir.

Dua topan Kategori 4 menghantam Pasifik selama tiga hari pada awal Maret. Pada bulan April 2020, Topan Tropis Harold menghantam Vanuatu dan menghancurkan resor wisata di negara pulau Tonga Pasifik Selatan lainnya, memperpanjang jejak kehancuran selama seminggu di empat negara-pulau, dengan lebih dari 24 orang tewas. Pada tahun 2015, sekitar 64% produk domestik bruto (PDB) negara itu musnah dilibas topan, menyebabkan kerugian ekonomi hampir $450 juta. Pada tahun 2019, Vanuatu mempertimbangkan tindakan hukum terhadap pencemar hidrokarbon besar ribuan kilometer jauhnya di tengah efek kenaikan suhu laut, siklon yang intens, dan pola cuaca yang tidak menentu.

Vanuatu mengharapkan Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi terkait prioritas pada dampak hak asasi manusia dari perubahan iklim. Menteri Perubahan Iklim Vanuatu, Ralph Regenvanu, mengatakan 120 negara telah mendukung resolusi yang diajukan. Majelis Umum PBB dijadwalkan akan memberikan suara pada resolusi yang diusulkan tersebut dan akan meminta pendapat Mahkamah Internasional (ICJ) tentang kewajiban hukum apa yang dimiliki negara untuk melindungi sistem iklim dan orang-orang yang terkena dampak perubahan iklim.

Pengadilan akan menentukan konsekuensi hukum bagi negara-negara yang, “dengan tindakan dan kelalaian mereka”, menyebabkan kerusakan iklim sedemikian rupa sehingga memengaruhi negara lain, terutama negara-pulau kecil yang paling rentan terhadap efek perubahan iklim.

Kampanye Vanuatu yang melibatkan ICJ dalam keadilan iklim terjadi setelah laporan Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) terbaru menyampaikan peringatan yang mengerikan bahwa, “perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia telah memengaruhi banyak cuaca dan iklim ekstrem di setiap wilayah di seluruh dunia”.

Suhu permukaan global telah meningkat sebesar 1,1°C dalam satu abad terakhir dan diproyeksikan akan terus meningkat. Laporan IPCC terbaru merinci bagaimana, jika tren berlanjut, suhu permukaan global “kemungkinan besar” akan melebihi 1,5°C pada abad ini dan “mempersulit untuk membatasi pemanasan di bawah 2°C”.

Peningkatan panas juga akan menaikan permukaan air laut dan menyebabkan peristiwa cuaca ekstrem yang lebih parah dan sering terjadi – seperti gelombang panas, kekeringan, hujan badai, dan banjir – serta hilangnya keanekaragaman hayati secara terus-menerus, yang kesemuanya secara tidak proporsional memengaruhi kaum miskin dan lebih rentan.

Sumber:

https://www.aljazeera.com

***

Kunjungi situs resmi Adara Relief International