Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan Nasional di Jalur Gaza pada Ahad (12/10) mengumumkan masa amnesti selama enam hari bagi individu yang terlibat dalam kelompok bersenjata lokal, selama mereka tidak terlibat dalam pembunuhan. Langkah ini bertujuan memulihkan ketertiban internal dan menyelesaikan persoalan hukum serta keamanan yang tertunda akibat kekacauan selama masa perang.
Dalam pernyataannya, kementerian menegaskan bahwa sebagian kelompok memanfaatkan situasi perang untuk melakukan tindakan kriminal seperti penyerangan terhadap warga dan penjarahan bantuan kemanusiaan. Karena itu, individu yang “tidak memiliki darah di tangan mereka” diberi kesempatan menyerahkan diri dan senjata mereka kepada aparat keamanan mulai Senin, 13 Oktober hingga Ahad, 19 Oktober 2025. Setelah masa itu, tindakan hukum tegas akan diberlakukan terhadap siapa pun yang menolak menyerahkan diri.
Langkah ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran atas munculnya milisi dan geng bersenjata yang beroperasi di luar kendali pemerintah Gaza—fenomena yang menurut sebagian analis ada kaitannya dengan campur tangan eksternal, terutama dari Israel.
Salah satu contoh tragisnya adalah pembunuhan jurnalis Palestina Saleh al-Jafarawi, yang diculik dan dieksekusi oleh anggota klan Doghmush, faksi anti-Hamas di Gaza. Ia tidak gugur dalam pertempuran, melainkan menjadi korban dari perang bayangan yang dijalankan melalui milisi internal yang beroperasi di bawah pengaruh luar.
Fakta ini menyingkap bentuk paling licik dari pendudukan bahwa perang tidak selalu dilakukan dengan tank atau jet tempur, melainkan dengan menyalakan konflik internal dan memastikan Gaza tak pernah benar-benar damai. Pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Juni 2025 memperkuat hal ini. Ia mengakui bahwa Israel telah “mengaktifkan” sejumlah klan yang menentang Hamas, bahkan mendukung mereka atas “saran pejabat keamanan.”
Salah satu klan yang disebut-sebut mendapat dukungan itu adalah klan Abu Shabab di Rafah, yang terlibat dalam penjarahan bantuan kemanusiaan. Strategi ini bukan hal baru: dengan memanfaatkan perpecahan sosial yang telah ada, Israel mendorong perang proksi untuk melemahkan tatanan sosial dan pemerintahan di Gaza.
Terbunuhnya Saleh al-Jafarawi mencerminkan bentuk perang tersembunyi, yaitu perang yang terus berjalan bahkan saat gencatan senjata diumumkan. Ketika peluru berhenti menyalak di perbatasan, kekerasan tetap berlangsung di jalan-jalan Gaza dalam bentuk penculikan, pembunuhan, dan sabotase internal.
Bagi Israel, tujuan akhirnya bukan sekadar kemenangan militer, melainkan kekacauan permanen. Dengan menciptakan ketidakpercayaan antarwarga dan melumpuhkan lembaga pemerintahan, Israel bisa mempertahankan kendali tanpa kehadiran fisik. Dalam tatanan semacam ini, setiap klan yang berpaling melawan rakyatnya sendiri menjadi alat penjajahan baru, bukan dengan senjata dari luar, namun dengan pengkhianatan dari dalam.
Sumber:
MEMO
