Pemerintah Israel berencana meninjau kembali kebijakan yang selama ini melarang jurnalis masuk ke Jalur Gaza yang hancur akibat perang, sebagaimana dilaporkan oleh Haaretz dan Anadolu pada Minggu (26/10).
Dalam tanggapan resmi yang dikirim ke Mahkamah Agung Israel, pemerintah menyatakan akan meninjau ulang kebijakan tersebut dalam waktu satu bulan dan menyerahkan pembaruan hasil kajian paling lambat pada 23 November mendatang. Langkah ini diambil setelah muncul sejumlah petisi ke Mahkamah Agung yang menentang larangan pemerintah terhadap masuknya jurnalis ke wilayah Palestina itu.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa larangan tersebut masih berlaku hingga kebijakan baru diumumkan. Sementara itu, jurnalis hanya diperbolehkan masuk ke dalam area yang disebut “garis kuning” yaitu garis imajiner yang memisahkan wilayah Gaza yang masih diduduki tentara Israel dari area yang telah mereka tinggalkan.
Asosiasi Pers Asing di Israel (Foreign Press Association) menyatakan kekecewaannya terhadap keputusan Mahkamah Agung yang tetap mengizinkan pemerintah melarang jurnalis masuk ke Gaza. Mereka menilai pembatasan tersebut menghalangi liputan independen atas situasi kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di wilayah itu.
Sejak Oktober 2023, sedikitnya 238 jurnalis Palestina telah terbunuh dan puluhan lainnya terluka akibat serangan Israel di Gaza. Sejumlah organisasi hak asasi manusia dan lembaga media internasional memperingatkan bahwa larangan terhadap jurnalis serta serangan terhadap awak media merupakan upaya Israel untuk menutupi kekejaman yang terjadi di lapangan.
Selama dua tahun terakhir, serangan Israel telah membunuh lebih dari 68.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 170.000 orang, menjadikan Gaza sebagai wilayah dengan tingkat kehancuran dan penderitaan tertinggi di dunia.
Sumber:
