Pada 5 September, seluruh dunia memperingati Hari Amal Sedunia (World Charity Day). Hari ini merupakan bentuk peringatan ikatan sosial dan tindakan nyata untuk membantu sesama dalam berkontribusi demi menciptakan masyarakat yang lebih baik pada masa mendatang. Kegiatan amal dapat meringankan dampak terburuk dari krisis kemanusiaan, melengkapi layanan publik dalam perawatan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan perlindungan anak. Tindakan ini juga dapat membantu kemajuan budaya, ilmu pengetahuan, olahraga, dan perlindungan warisan budaya dan alam. Yang tidak kalah penting, kegiatan amal juga menyeru hak-hak individu yang terpinggirkan atau kurang mampu dan menyebarkan pesan kemanusiaan terutama dalam situasi konflik.
Pada Hari Amal Internasional ini, kita diingatkan kembali bahwa lembaga-lembaga filantropi Palestina sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja, bahkan nyaris mencapai “titik kritis”. Di balik niat mulia untuk membantu penduduk Palestina yang setiap detiknya menderita akibat penjajahan Israel, lembaga-lembaga yang mendukung Palestina ini harus menelan pil pahit berupa penyerangan, tuduhan teroris, bahkan penutupan paksa. Pada Hari Amal Internasional ini, sudah selayaknya kita memberikan bantuan bagi organisasi-organisasi tersebut, dengan berdiri bersama mereka hingga lembaga-lembaga ini dapat kembali bekerja secara normal untuk menjalankan misi kemanusiaan mereka bagi penduduk Palestina.
Defisit UNRWA
“Organisasi kami berkomitmen untuk terus menawarkan layanan kepada semua pengungsi Palestina. UNRWA akan tetap menjadi satu-satunya pemasok layanan bagi para pengungsi Palestina di bidang pekerjaan dan bantuan. Tidak akan ada pengurangan misi atau program.”
- Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini
The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA) adalah badan bantuan PBB khusus untuk pengungsi Palestina. Berdiri pada 8 Desember 1949 dan mulai beroperasi pada 1 Mei 1950, UNRWA mendapatkan dana dari kontribusi sukarela negara-negara anggota PBB.
Layanan UNRWA mencakup pendidikan, perawatan kesehatan, bantuan dan layanan sosial, infrastruktur dan peningkatan pengungsian, serta keuangan mikro dan bantuan darurat, termasuk pada saat terjadinya konflik bersenjata. UNRWA memiliki komitmen jangka panjang untuk membantu para pengungsi Palestina, khususnya orang-orang Palestina yang terusir selama periode 1 Juni 1946 hingga 15 Mei 1948, beserta keturunan mereka.
Layanan UNRWA tersedia untuk semua orang Palestina yang tinggal di wilayah operasinya dan terdaftar sebagai pengungsi yang membutuhkan bantuan. Ketika mulai beroperasi pada 1950, UNRWA telah membantu kebutuhan 750.000 pengungsi Palestina yang terusir dari tempat tinggalnya. Hingga saat ini, sebanyak 5,6 juta pengungsi Palestina yang berada di wilayah Yordania, Lebanon, dan Suriah masih mendapatkan bantuan dari UNRWA.
Tahun 2022 menjadi tahun yang sulit bagi UNRWA. Pada Juli 2022, Direktur Otoritas untuk Pertahanan Hak Pengungsi, Ali Huwaidi, mengatakan bahwa Zionis melobi banyak negara untuk berhenti berkontribusi dan memberikan bantuan keuangan kepada UNRWA. “ Zionis telah melakukan kontak intensif dengan negara-negara donor yang berkontribusi pada anggaran UNRWA. Lobi Zionis berhasil mendorong banyak negara donor untuk menghentikan kontribusinya,” terang Huwaidi
Lobi Zionis mempengaruhi cukup banyak negara donor UNRWA hingga mengurangi, bahkan menghentikan total donasi pada 2022 ini. Amerika Serikat telah menghentikan donasinya secara total pada 2018, ketika berada di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Uni Emirat Arab (UEA) juga secara tajam mengurangi pendanaan terhadap UNRWA pada 2020. Seorang juru bicara UNRWA, Sami Mshasha, mengatakan bahwa UEA menyumbangkan USD 51,8 juta ke UNRWA pada 2018 dan 2019, tetapi pada 2020 hanya memberi bantuan sebesar USD 1 juta, kemudian menghentikan total bantuannya pada Februari 2021. Sementara itu, Inggris memotong lebih dari separuh dananya untuk UNRWA dari GBP 42,5 juta (setara USD 57,2 juta) pada 2020 menjadi GBP 20,8 juta (setara USD 28 juta) pada 2021. Selain itu, Qatar, Arab Saudi, dan Kuwait juga mengurangi kontribusi meskipun tidak menyebutkan rincian jumlah bantuannya.
Pada Agustus 2022, Juru bicara UNRWA, Adnan Abu Hasna, mengatakan bahwa anggaran umum UNRWA mengalami defisit keuangan sebesar $100 juta. Abu Hasna mengatakan bahwa defisit terus meningkat akibat blokade Israel yang terus berlangsung di Jalur Gaza. Ini juga merupakan dampak dari agresi dan serangan Israel yang terus menerus sehingga meningkatkan jumlah pengangguran. Abu Hasna menekankan bahwa UNRWA telah menghabiskan sekitar 38 persen dari anggarannya untuk Gaza.
Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini juga menambahkan bahwa defisit keuangan yang besar tersebut mengakibatkan UNRWA tidak dapat membayarkan gaji karyawannya, termasuk 28.000 guru, petugas kesehatan, perawat, dokter, dan insinyur. Defisit keuangan juga menyebabkan UNRWA kesulitan untuk menyediakan fasilitas pendidikan bagi lebih dari setengah juta anak, menyediakan perawatan kesehatan primer untuk hampir dua juta orang, dan memberikan bantuan tunai darurat kepada para pengungsi termiskin. Lazzarini menekankan, apabila situasi tidak membaik, UNRWA akan berada di “titik kritis” dan kemungkinan hanya bisa bertahan hingga September 2022.
Selama bertahun-tahun, Israel selalu berusaha untuk menghentikan kerja UNRWA dengan berbagai cara. UNRWA terus menerus menjadi target karena merupakan satu-satunya badan PBB yang memiliki mandat khusus untuk mengurus kebutuhan dasar pengungsi Palestina. Jika badan tersebut tidak ada lagi, maka Israel menganggap bahwa masalah pengungsi tidak akan ada lagi, dan hak legal bagi pengungsi Palestina untuk kembali ke tanah air mereka, menjadi tertutup sepenuhnya.
Penutupan 6 LSM Palestina
“Mereka mungkin bisa menutup kami, mereka bisa menyita dana kami, mereka juga bisa menangkap kami. Namun, mereka tidak bisa menghentikan keyakinan kami yang teguh dan tak tergoyahkan bahwa penjajahan ini harus dimintai pertanggungjawaban atas kejahatannya.”
- Direktur Al-Haq, Shawan Jabarin
Pada 22 Oktober 2021, Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz, menetapkan enam organisasi Hak Asasi Manusia Palestina sebagai kelompok teroris yang menyalurkan dananya ke kelompok terlarang. Gantz mengatakan bahwa organisasi-organisasi tersebut memiliki hubungan dengan Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP), sebuah kelompok yang dilarang oleh Israel.
Enam organisasi yang ditetapkan sebagai teroris oleh Israel, yaitu :
- Addameer, lembaga sipil non-pemerintah Palestina yang bekerja untuk mendukung tawanan Palestina yang ditawan di penjara Israel dan Palestina.
- Al-Haq, lembaga yang bertujuan agar masyarakat Palestina menikmati hak dan kebebasan mereka dan untuk menghilangkan pelanggaran hukum internasional dan hak asasi manusia di Palestina.
- Defense for Children Palestine (DCIP), organisasi lokal independen yang didedikasikan untuk membela hak-hak anak Palestina yang tinggal di Tepi Barat, termasuk Al-Quds Timur dan Jalur Gaza.
- The Union of Agricultural Work Committees, organisasi pertanian non-pemerintah yang merupakan salah satu lembaga pengembangan pertanian terbesar di Palestina.
- Bisan Center for Research and Development, organisasi masyarakat sipil non-pemerintah yang bertujuan meningkatkan ketahanan Palestina dan berkontribusi dalam membangun masyarakat sipil demokratis yang efektif.
- The Union of Palestinian Women Committees, organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan status perempuan Palestina dan memberdayakan perempuan untuk memastikan kesetaraan sejati antara laki-laki dan perempuan dan keadilan sosial untuk semua segmen masyarakat.
Keenam organisasi tersebut merupakan kelompok yang mendokumentasikan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang umumnya dilakukan oleh pasukan penjajah Israel terhadap penduduk Palestina. Organisasi-organisasi tersebut merekam jejak kejahatan Israel terhadap para tawanan, petani, perempuan, bahkan terhadap anak-anak Palestina.
Tidak berhenti dengan tuduhan, pada Agustus 2022, Israel melakukan serangan dan penutupan paksa kantor-kantor LSM Palestina. Tepatnya pada 18 Agustus 2022, pasukan Israel menggerebek tujuh kantor kelompok hak masyarakat sipil Palestina di Tepi Barat; Addameer Prisoner Support and Human Rights Association, Al-Haq rights group, the Union of Palestinian Women Committees (UPWC), The Union of Agricultural Work Committees (UAWC), The Bisan Center for Research and Development, The Palestine chapter of the Geneva-based Defence for Children International, dan the Union of Health Work Committees (UHWC). Pintu kantor-kantor tersebut disegel (dilas) untuk menghalangi kelompok hak asasi Palestina mengakses properti mereka.
Shawan Jabarin, Direktur Al-Haq, melaporkan bahwa tentara Israel menyerbu kantor organisasi hak-hak Palestina di Ramallah, dan meninggalkan perintah militer yang menyatakan organisasi itu ilegal. Ia menambahkan bahwa pasukan meledakkan pintu, kemudian memaksa masuk, dan mengacaukan dokumen-dokumen yang berada di sana.
Mazen Rantisi, Kepala Dewan Direksi UHWC, yang mengelola beberapa rumah sakit dan puluhan klinik di seluruh Tepi Barat, juga melaporkan tindakan serupa yang terjadi di kantornya. Ia mengatakan bahwa pasukan Israel menggerebek kantor saat fajar kemudian memaksa masuk dengan mendobrak pintu. Pasukan kemudian mengambil dokumen-dokumen dan komputer kantor, serta merusak seisi kantor. Pasukan pergi setelah menutup pintu dengan logam dan meninggalkan kertas di pintu yang bertuliskan “Organisasi Terlarang” dengan bahasa Ibrani.
Sekitar pukul 05.55 pagi pada 18 Agustus, pasukan Israel juga menggerebek markas DCIP yang terletak di lingkungan Sateh Marhaba Al-Bireh, tepat di sebelah selatan Ramallah. Belasan tentara Israel memaksa membuka pintu depan kantor yang terkunci dan mengeluarkan komputer, mesin fotokopi, printer, dan data klien terkait dengan tawanan anak Palestina yang diwakili oleh pengacara DCIP di pengadilan militer Israel. Rekaman CCTV menunjukkan bahwa pasukan baru keluar dari kantor setelah 45 menit. mereka mengelas pintu masuk dan meninggalkan pemberitahuan yang ditempel di pintu, memerintahkan kantor ditutup dan menyatakan DCIP sebagai organisasi ilegal.
Menanggapi serangan dan penutupan paksa Israel terhadap LSM Palestina, para duta besar dari 17 negara Eropa menegaskan bahwa mereka akan terus mendukung LSM Palestina yang ditutup oleh Otoritas Israel. Para duta besar menegaskan dukungan mereka terhadap lembaga-lembaga tersebut karena kurangnya bukti yang dapat mengonfirmasi klaim Israel bahwa lembaga tersebut mendukung terorisme. Di antara negara-negara yang menyatakan dukungan mereka yaitu Jerman, Italia, Perancis, Spanyol, Belanda, Belgia, Irlandia, Denmark, dan Swedia.
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, menyebut serangan oleh pasukan Israel terhadap enam LSM Palestina sebagai serangan tanpa alasan yang tidak dapat diterima. “Uni Eropa sangat prihatin dengan serangan terhadap enam organisasi masyarakat sipil Palestina yang terjadi pada 18 Agustus, serta segala tindakan dan konsekuensi yang menyertai, termasuk penangkapan dan interogasi terhadap anggota staf lembaga,” kata Borrell, dalam sebuah pernyataan.
Pada akhirnya, tuduhan Israel terhadap enam organisasi hak asasi manusia Palestina sebagai teroris hanya merupakan keputusan pribadi yang tidak berdasar dan tidak memiliki bukti yang relevan. Hal tersebut hanyalah upaya yang mereka lakukan agar dapat memiliki alasan untuk terus melakukan penjajahan di tanah Palestina, menyiksa para tawanan, menangkap dan melukai perempuan dan anak-anak, serta tindakan-tindakan pembersihan etnis lainnya di tanah Palestina. Sikap Israel juga merupakan bentuk rasa takut mereka yang sebenarnya semakin membuktikan bahwa tindakan keji yang mereka lakukan terhadap penduduk Palestina telah melewati batas.
Sikap Adara
Sebagai lembaga kemanusiaan Indonesia yang peduli nasib anak dan perempuan di berbagai wilayah, Adara Relief International akan terus melakukan gerakan-gerakan kemanusiaan sebagaimana mandat sila kedua pancasila “Kemanusiaan yang adil dan beradab.”
Ketidakadilan yang masih banyak terjadi seperti kesempatan sekolah yang belum merata, kemiskinan atau yang lebih memprihatinkan adalah penjajahan yang sampai saat ini masih terjadi khususnya di Palestina.
Jika hari ini Zionis menggusur rumah dan sekolah, meratakan lahan pertanian dan mencabut pohon-pohon zaitun, juga menyerang dan menutup paksa lembaga-lembaga kemanusiaan Palestina, maka Adara akan terus membersamai penduduk Palestina. Adara akan terus berdiri berjuang bersama lembaga kemanusiaan Palestina dan para penduduknya, hingga keadilan ditegakkan dan Palestina berdiri sebagai negara yang merdeka tanahnya, rakyatnya, dan situs-situs sucinya.
Selamat Hari Amal Sedunia.
Beramallah, karena bisa jadi satu amal kecil kita, dapat mengubah dunia mereka menjadi lebih baik.
Salsabila Safitri, S.Hum.
Penulis merupakan Relawan Departemen Penelitian dan Pengembangan Adara Relief International yang mengkaji tentang realita ekonomi, sosial, politik, dan hukum yang terjadi di Palestina, khususnya tentang anak dan perempuan. Ia merupakan lulusan sarjana jurusan Sastra Arab, FIB UI.
Sumber:
https://www.un.org/en/observances/charity-day
https://www.unrwa.org/who-we-are
https://www.middleeasteye.net/news/israel-raids-offices-palestinian-civil-society-groups-west-bank
https://www.#/20220625-unrwa-chief-we-might-not-be-able-to-pay-salaries-after-september/
https://www.#/20220815-official-unrwa-suffers-from-100m-financial-deficit/
https://www.#/20220820-9-european-countries-concerned-about-israel-closing-palestine-ngos/
***
Tetaplah bersama Adara Relief International untuk anak dan perempuan Palestina.
Kunjungi situs resmi Adara Relief International untuk berita terbaru Palestina, artikel terkini, berita penyaluran, kegiatan Adara, dan pilihan program donasi.
Ikuti media sosial resmi Adara Relief di Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram untuk informasi terkini seputar program bantuan untuk Palestina.
Donasi dengan mudah dan aman menggunakan QRIS. Scan QR Code di bawah ini dengan menggunakan aplikasi Gojek, OVO, Dana, Shopee, LinkAja atau QRIS.
Klik disini untuk cari tahu lebih lanjut tentang program donasi untuk anak-anak dan perempuan Palestina.
