Pusat Hak Asasi Manusia Gaza (GCHR) memperingatkan bahwa perluasan zona terlarang oleh Israel semakin memperburuk risiko pengungsian paksa di Gaza. GCHR menilai langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menciptakan realitas geografis baru melalui kekuatan militer, di tengah pemboman harian yang terus membunuh warga sipil.
Dalam pernyataannya, GCHR mengungkapkan bahwa pasukan Israel kembali memperluas “zona kuning” di timur Khan Younis. Penanda baru dipindahkan hingga mendekati Jalan Salah al-Din, sehingga banyak warga terpaksa meninggalkan area itu karena takut menjadi sasaran serangan.
Sebelumnya, Israel juga membentuk “garis oranye” yang mencakup sekitar 11 persen wilayah Gaza. Akibatnya, total kawasan yang dibatasi atau dilarang bagi warga Palestina kini mencapai sekitar 65 persen wilayah Gaza. GCHR memperingatkan bahwa kondisi ini memaksa sekitar 2,1 juta pengungsi bertahan di area sempit yang hanya mencakup 35 persen wilayah Gaza.
Selain itu, GCHR menyoroti pengeboman di Kamp Al-Shati, sebelah barat Kota Gaza. Serangan udara Israel menghancurkan dan membakar sebuah rumah tiga lantai milik keluarga Al-Adham dan merusak hampir 30 rumah di sekitarnya. Kebakaran juga meluas ke gang-gang padat di kamp tersebut. Sedikitnya sembilan warga terluka, termasuk satu orang dalam kondisi kritis.
Menurut GCHR, panggilan evakuasi dari militer Israel tidak dapat membenarkan pengeboman terhadap kawasan sipil. Organisasi itu menegaskan bahwa hukum humaniter internasional tetap melarang penghancuran luas terhadap objek sipil dan pemindahan paksa penduduk.
Data Kementerian Kesehatan Gaza menunjukkan bahwa sejak pengumuman gencatan senjata pada Oktober 2025, sedikitnya 850 warga Palestina terbunuh dan lebih dari 2.400 lainnya terluka. Sementara itu, total korban sejak Oktober 2023 mencapai lebih dari 72.700 syahid dan 172.500 korban luka.
GCHR mendesak komunitas internasional segera bertindak untuk menghentikan pelanggaran tersebut dan melindungi warga sipil Gaza dari ancaman pengusiran paksa yang terus meluas.
Sumber: Palinfo
