Perluasan permukiman ilegal Israel telpemerintahanah memicu peringatan langka dari AS, yang telah mengeluarkan garis merah atas pos terdepan ilegal Homesh di Tepi Barat. Pemerintah sayap kanan Israel Benjamin Netanyahu mendorong legalisasi pos terdepan yang bertentangan dengan Washington. Hal ini dapat menyebabkan bentrokan lebih lanjut antara Israel dengan pemerintahan Presiden Joe Biden.
“Pos terdepan Homesh di Tepi Barat adalah ilegal,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price kemarin (4/1). “Statusnya ilegal, bahkan di bawah Hukum Israel. Seruan kami untuk menahan diri dari langkah-langkah sepihak tentu termasuk setiap keputusan untuk membuat permukiman baru, untuk melegalkan pos terdepan, atau mengizinkan pembangunan apa pun di Tepi Barat, terutama yang berdekatan dengan komunitas Palestina atau di tanah pribadi Palestina…”
Administrasi AS telah menutup mata terhadap pembangunan permukiman ilegal Israel. Namun, masalah legalisasi pos terdepan dikatakan sebagai salah satu masalah yang secara eksplisit dikatakan oleh pemerintahan Biden akan ditolak, termasuk tindakan sepihak apa pun yang diyakini Washington dapat merusak solusi dua negara dan pengaturan status quo di Masjid Al-Aqsa.
Permukiman Israel sering dimulai sebagai pos-pos ilegal. Ini adalah strategi kolonial yang dilakukan oleh setiap negara kolonial pemukim dalam pengambilalihan tanah dan wilayah milik penduduk asli. Dalam kasus Homesh, pos ilegal didirikan pada tahun 1978 di atas tanah yang disita milik penduduk Palestina di desa terdekat Burqa. Ini adalah salah satu cara yang tak terhitung jumlahnya.
Hukum telah melarang orang Israel memasuki Homesh tanpa izin khusus. Namun, Netanyahu dan menteri sayap kanan Itamar Ben-Gvir telah setuju untuk mengubah Undang-Undang tahun 2005 yang akan melegalkan pos terdepan Homesh. Pada bulan Mei, Partai Yamina mantan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett mengancam akan menjatuhkan pemerintah koalisinya jika bergerak maju dengan mengevakuasi pemukiman ilegal Homesh.
Sekarang, pemerintah koalisi sayap kanan dikatakan telah setuju untuk menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan untuk permukiman ini dalam waktu 60 hari setelah menjabat. Para pemimpin dan pendukung Palestina telah menyatakan kemarahan dan keprihatinan global tentang pemerintahan baru Israel yang terus berlanjut di tengah perkembangan ini.
Sumber:
https://www.middleeastmonitor.com
***
Kunjungi situs resmi Adara Relief International
Ikuti media sosial resmi Adara Relief di Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram untuk informasi terkini.
Baca berita harian kemanusiaan, klik di dini
Baca juga artikel terbaru, klik di sini
