Komite Keempat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan tiga resolusi terkait Palestina pada Rabu (18/11). Ketiga resolusi tersebut membahas operasional UNRWA, properti pengungsi Palestina, serta permukiman ilegal Israel dan pelanggaran HAM di wilayah pendudukan.
Seluruh resolusi berhasil memperoleh dukungan mayoritas negara anggota PBB. Pada pemungutan suara pertama, resolusi mengenai mandat operasional UNRWA disetujui oleh 143 negara, sementara sembilan negara menyatakan menolak dan 20 negara lainnya memilih abstain.
Resolusi bertajuk Palestine Refugees’ Properties and Their Revenues memperoleh dukungan tertinggi. Sebanyak 155 negara menyetujui resolusi tersebut, sembilan menolak, dan sembilan lainnya abstain.
Adapun resolusi mengenai praktik Israel dan aktivitas permukiman yang memengaruhi HAM warga Palestina serta penduduk Arab lainnya mendapat dukungan 143 negara, berbanding 11 negara yang menolak dan 17 negara abstain.
Pengamat Tetap Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, menyambut dukungan negara-negara tersebut. Ia juga mengapresiasi sikap mereka mengecam dan menolak kebijakan pendudukan Israel. Mansour menilai hasil pemungutan suara ini mengirimkan pesan internasional yang tegas, seraya mendesak implementasi resolusi PBB yang telah disepakati, terutama Resolusi Dewan Keamanan PBB 2334.
Lebih lanjut, Mansour menyerukan langkah konkret untuk menghentikan perluasan permukiman ilegal Israel dan mengakhiri pendudukan. Selain itu, ia meminta perlindungan bagi rakyat Palestina, lembaga, serta situs keagamaan dan kebudayaan mereka.
Mansour turut menekankan pentingnya dukungan internasional berkelanjutan bagi pengungsi Palestina, salah satunya melalui keberlanjutan operasional UNRWA. Ia juga menegaskan kembali hak-hak mendasar rakyat Palestina, yakni hak penentuan nasib sendiri, hak kembali, dan kemerdekaan.
Sumber: Palinfo








