Israel memutuskan menahan dana pajak milik Otoritas Palestina (PA) pada Senin (27/4), dengan pemotongan sekitar USD 200 juta pada bulan ini. Akibatnya, hal ini memperdalam krisis keuangan yang pemerintah Palestina hadapi di Ramallah.
Menurut pernyataan kantor Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, dari total lebih dari 740 juta shekel (sekitar $248 juta) yang terkumpul bulan ini, sekitar 590 juta shekel Israel potong. Pemotongan itu bertujuan untuk membayar utang PA kepada perusahaan listrik, air, dan lembaga lingkungan Israel. Sisa dana tidak Israel transfer dan mereka bekukan sebagai bagian dari kebijakan yang mereka sebut sebagai respons atas langkah PA di forum internasional.
Baca juga : “Indonesia Kecam Terbunuhnya Penjaga Perdamaian di Lebanon”
Dana yang Israel maksud adalah “clearance funds”. Itu merupakan pajak atas barang yang masuk ke wilayah Palestina yang Israel pungut atas nama PA. Sejak 2019, Israel secara rutin memotong dana ini dengan berbagai alasan, menyebabkan tekanan fiskal serius bagi PA. Akibatnya, pemerintah Palestina kesulitan membayar gaji pegawai negeri secara penuh. Sementara itu, utang kepada sektor swasta dan bank terus meningkat. Menteri Keuangan Palestina sebelumnya menyebut Israel menahan sekitar 13 miliar shekel (sekitar $4,4 miliar) dari dana tersebut.
Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari tekanan yang lebih luas. Ini terjadi tidak hanya terhadap Gaza tetapi juga Tepi Barat dan Al-Quds bagian timur (Yerusalem Timur). Ia menilai pemotongan dan penahanan dana ini sebagai bentuk lain dari pendudukan, yang semakin memperburuk kondisi ekonomi Palestina dalam beberapa bulan terakhir.
![Seorang pria Palestina dan beberapa anak berdiri di depan bangunan yang rusak berat, dikelilingi besi-besi beton yang terbuka dan puing-puing, di Kota Gaza [Reuters/Mahmoud Issa]](https://adararelief.com/wp-content/uploads/2025/11/FOTNASPSKNKU3P3PJRLMSN3J4E-350x250.jpg)
