Menurut laporan media berbahasa Ibrani, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menginstruksikan para pejabat untuk meneliti kemungkinan mengubah cap yang ditempelkan pada paspor Palestina di perbatasan Rafah. Mereka berencana mengubah identitas cap tersebut dari “Negara Palestina” menjadi “Dewan Perdamaian”.
Usulan tersebut muncul selama diskusi kabinet setelah para pejabat keamanan Israel mencatat bahwa dokumen Otoritas Palestina masih digunakan untuk warga yang keluar dari Gaza, seperti yang dilaporkan oleh Yedioth Ahronoth.
Israel Berencana Mendefinisikan Ulang Identitas Politik Negara Palestina
Rumusan yang Israel sarankan merujuk pada badan pemerintahan yang mereka usulkan dalam kerangka administratif pasca-genosida untuk Gaza. Netanyahu berulang kali menyatakan bahwa Otoritas Palestina tidak akan mendapat izin untuk berpartisipasi dalam pemerintahan Gaza. Oleh karena itu, perdebatan tentang cap paspor mencerminkan lebih dari sekadar penyesuaian teknis. Ini menandakan upaya Israel untuk mendefinisikan ulang identitas politik yang melekat pada pergerakan dari wilayah yang terkepung tersebut.
Diskusi tersebut muncul ketika pembukaan kembali penyeberangan Rafah pada awal Februari. Ini terjadi setelah Israel menutupnya selama berbulan-bulan, meski hanya terbuka secara sangat terbatas.
Para pejabat Palestina mengatakan peran mereka di Rafah hanya terbatas pada koordinasi administratif di dalam terminal. Sementara itu, Israel yang akhirnya menentukan siapa yang memperoleh izin untuk melakukan perjalanan melalui persetujuan keamanan dan kuota harian. Karena kontrol ini, penyeberangan dapat Israel tutup kapan saja atas keputusan mereka. Ini membuat ribuan orang tidak yakin apakah mereka akan mendapat giliran untuk keluar dari Gaza.
Sumber: The Palestine Chronicle
