Israel akan mengesampingkan rencana untuk memperluas permukiman di timur Al-Quds (Yerusalem), yang jika dibangun, akan membagi Tepi Barat menjadi dua bagian. Subkomite Pemerintah mengungkapkan keberatan terhadap Komite Perencanaan Tinggi Administrasi Sipil, yang mengesahkan pembangunan permukiman di Tepi Barat, dan berencana untuk bertemu pada Senin (12/6) untuk membahas proyek tersebut.
Rencana proyek permukiman E1, yang akan membangun 3.412 unit rumah untuk pemukim Yahudi di tanah Palestina, akan menghubungkan permukiman Kfar Adumim dan Maale Adumim dengan Yerusalem Timur. Menurut kanal berita Israel Haaretz, kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta dewan Maale Adumim untuk menarik permintaannya dan terlebih dahulu mengadakan sidang kontroversial mengenai proyek E1. Rencana tersebut secara efektif akan membagi Tepi Barat menjadi dua, mengisolasi Al-Quds Timur dari komunitas Palestina di Tepi Barat dan memaksa warga Palestina untuk membuat jalan memutar yang lebih panjang untuk melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, sementara Israel terus memperluas permukiman yang menampung orang Yahudi.
Amerika Serikat dan Uni Eropa yang telah lama keberatan dengan rencana permukiman tersebut, telah memperingatkan pemerintahan Israel untuk tidak melanjutkan proyek tersebut. Alon Cohen Lifshitz dari Bimkom, sebuah kelompok perencana dan arsitek profesional hak asasi manusia Israel, menyebut proposal itu sebagai “kejahatan perang”. Bimkom bersiap mengajukan keberatan jika pertemuan itu dilangsungkan pekan depan. Berbicara kepada Middle East Eye awal pekan ini, Lifshitz mengatakan: “Keberatan utama kami dari perspektif hukum internasional adalah bahwa itu merupakan kejahatan perang. Di dalam rencana yang menarget wilayah perbatasan itu ada tiga komunitas. Persetujuan rencana itu akan menciptakan paksaan pemindahan komunitas-komunitas ini yang ada di sana bahkan sebelum rencana itu disetujui.”
Perluasan permukiman Israel di Tepi Barat telah mengakibatkan pengusiran komunitas Palestina yang semakin terpecah di wilayah pendudukan, membuat kelangsungan hidup negara Palestina di masa depan semakin tidak terjamin. Ini juga menciptakan “fakta di lapangan”, sebuah argumen yang telah digunakan Israel sejak lama untuk mendorong dibangunnya permukiman di tanah Palestina sebagai bagian dari Israel dalam setiap negosiasi status akhir di masa depan antara Israel dan Palestina.
Sementara proyek E1 mewakili upaya yang paling terlihat untuk inisiatif semacam itu, Lifshitz mengatakan bahwa “seluruh Tepi Barat terfragmentasi oleh permukiman yang ada di mana-mana, menciptakan matriks kontrol yang tersebar di wilayah pendudukan”. Bahkan kalaupun perluasan permukiman tersebut dibatalkan, ia mengatakan “Saya tidak melihat ada hubungan yang kuat antara utara dan selatan Tepi Barat.”
Sumber:
***
Kunjungi situs resmi Adara Relief International
Ikuti media sosial resmi Adara Relief di Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram untuk informasi terkini.
Baca berita harian kemanusiaan, klik di dini
Baca juga artikel terbaru, klik di sini
