Ratusan ribu orang telah berunjuk rasa di kota-kota di seluruh Israel selama 10 minggu berturut-turut, memprotes rencana pemerintah sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mengekang kekuasaan Mahkamah Agung. Penyelenggara mencatat rekor 500.000 orang yang menghadiri aksi unjuk rasa pada Sabtu (11/3), menjadikan mereka sebagai massa protes “terbesar dalam sejarah Israel”.
Demonstrasi dilakukan ketika pemerintah Netanyahu bersiap untuk melanjutkan agenda legislatifnya minggu depan. “Saya berdemonstrasi karena langkah-langkah yang ingin diambil pemerintah baru mewakili ancaman nyata dan langsung terhadap demokrasi Israel,” kata seorang pengunjuk rasa, pengusaha teknologi Ran Shahor, kepada kantor berita AFP di kota pesisir Tel Aviv. “Ini bukan reformasi yudisial. Ini adalah revolusi yang membuat Israel menjadi diktator penuh dan saya ingin Israel tetap menjadi negara demokrasi untuk anak-anak saya,” kata Tamir Guytsabri, 58, kepada kantor berita Reuters.
Sekitar 200.000 orang Israel berunjuk rasa di Tel Aviv, sementara 50.000 orang memprotes di kota utara Haifa dan 10.000 di Beersheba. Demonstrasi bubar tanpa insiden besar, meskipun polisi menangkap tiga pengunjuk rasa yang memblokir lalu lintas di jalan lingkar Tel Aviv. Keributan atas perubahan hukum telah menjerumuskan Israel ke dalam salah satu krisis dalam negeri terburuknya.
Penentangan juga melonjak di seluruh lapisan masyarakat. Para pemimpin bisnis dan pejabat hukum berbicara menentang efek buruk dari rencana pemerintah tersebut. Undang-undang itu akan memberi bobot lebih kepada pemerintah dalam komite yang memilih hakim sekaligus dapat menyangkal hak Mahkamah Agung untuk membatalkan amandemen Undang-Undang Dasar, kuasi-konstitusi Israel. Ketentuan ini telah disahkan oleh legislator pada bacaan pertama.
Elemen reformasi lainnya akan memberikan kekuatan parlemen yang beranggotakan 120 orang untuk membatalkan keputusan Mahkamah Agung dengan minimal 61 suara. Kritikus mengatakan perubahan itu akan menghancurkan sistem check and balances negara dan memusatkan kekuasaan di tangan perdana menteri dan sekutunya.
Sumber:
***
Kunjungi situs resmi Adara Relief International
Ikuti media sosial resmi Adara Relief di Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram untuk informasi terkini.
Baca berita harian kemanusiaan, klik di dini
Baca juga artikel terbaru, klik di sini
