Lebih dari 200 warga Palestina di desa Badui Khan Al-Ahmar, sebelah timur Yerusalem, berisiko kehilangan rumah dan sumber mata pencaharian mereka saat pemerintah Israel bersiap untuk menerapkan keputusan menghancurkan desa Badui dalam waktu dekat.
Pada 29 September, Mahkamah Agung Israel telah menyetujui permintaan yang diajukan oleh organisasi pro-permukiman Regavim, yang dipimpin oleh ketua Partai Zionisme Agama dan Menteri Keuangan, Bezalel Smotrich. Ia menuntut Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Israel untuk hadir di pengadilan dan menjelaskan mengapa pemerintah tidak melaksanakan perintah pembongkaran yang dikeluarkan dua tahun lalu terhadap desa tersebut. Pengadilan memberi pemerintah waktu tambahan untuk melaksanakan keputusan tersebut, yang berakhir pada Februari. Surat kabar Israel Yedioth Ahronoth mengatakan, dalam waktu dua minggu, pemerintah Israel harus menanggapi permintaan yang diajukan oleh organisasi Regavim ke Mahkamah Agung.
Sementara itu, penduduk Al-Khan Al-Ahmar terus hidup dalam kecemasan dan ketakutan akan keputusan pembongkaran yang akan mengusir mereka dari rumah dan tanah mereka. Desa Badui Al-Khan Al-Ahmar, yang terletak di dekat permukiman Ma’ale Adumim dan Kfar Adumim, tersebar di area seluas 40 dunam, mencakup lebih dari 40 keluarga yang tinggal di tenda dan rumah sementara dari timah, serta sebagai karavan keliling yang didanai oleh Uni Eropa. Al-Khan Al-Ahmar merupakan jalur kehidupan bagi semua komunitas Badui di timur Al-Quds (Yerusalem), dan jika desa tersebut direbut, akan mudah bagi Israel untuk mengontrol komunitas lainnya.
Seorang juru bicara warga Khan Al-Ahmar, Eid Khamis, mengatakan pemerintah Israel telah memulai tindakan rasis terhadap warga sebagai persiapan untuk menggusur mereka dari rumah mereka dalam beberapa hari ke depan. Dalam sebuah wawancara dengan Safa Agency, Khamis menjelaskan bahwa yang paling menonjol dari tindakan tersebut adalah kunjungan anggota Knesset, yang berlangsung pada hari Minggu dan meningkatnya serangan pemukim terhadap desa Badui. Dia menambahkan bahwa Ben Gvir dan Smotrich menganggap evakuasi dan penghancuran Khan Al-Ahmar sebagai prioritas utama untuk mengimplementasikan rencana permukiman E1, di sebelah timur al-Quds.
Khamis mengatakan bahwa warga hidup dalam ketakutan besar, mengingat sayap kanan merupakan sebagian besar koalisi pemerintah di Israel sekarang. “Semua orang di sini dalam situasi memprihatinkan. Warga tidak bisa tidur atau istirahat, terutama anak-anak dan perempuan,” imbuhnya. Khamis kemudian mengundang konsul, duta besar, dan diplomat Eropa untuk mengunjungi Desa Khan Al-Ahmar sebelum sesi pengadilan berikutnya, untuk memberi tahu mereka tentang kebijakan Israel terhadap desa tersebut.
Sumber:
***
Kunjungi situs resmi Adara Relief International
Ikuti media sosial resmi Adara Relief di Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram untuk informasi terkini.
Baca berita harian kemanusiaan, klik di dini
Baca juga artikel terbaru, klik di sini
