Pemerintah Israel telah memberi lampu hijau untuk amandemen undang-undang yang akan memungkinkan Israel untuk memukimkan kembali empat permukiman ilegal di Tepi Barat utara yang dievakuasi pada tahun 2005. Pembacaan undang-undang kedua dan ketiga telah disahkan pada Senin malam (20/3) di Knesset, parlemen Israel, dengan mayoritas 31 suara mendukung dan 18 menentang.
Perkembangan tersebut dapat membuat orang Israel bermukim kembali di permukiman Homesh, Sa-Nur, Kadim, dan Ganim yang telah dievakuasi, yang semuanya terletak di sekitar Kota Jenin dan Nablus di Palestina. Sementara pemerintah telah mengesahkan amandemen tersebut, militer Israel masih harus mengeluarkan perintah militer yang mengizinkan warga Israel untuk bermukim kembali di daerah-daerah tersebut.
Antara 650.000 dan 700.000 pemukim Israel tinggal di ratusan permukiman ilegal dan pos-pos Yahudi. Mayoritas aset tersebut dibangun baik seluruhnya atau sebagian di tanah pribadi Palestina, melintasi Al-Quds Timur dan Tepi Barat. Pada Agustus 2005, rencana pelepasan yang diterapkan oleh Perdana Menteri Ariel Sharon membuat Israel memindahkan lebih dari 9.000 pemukim di 21 permukiman ilegal yang terletak di Jalur Gaza dan Tepi Barat bagian utara.
Pemerintah sayap kanan baru Israel, yang dilantik pada akhir tahun lalu, telah mengeluarkan kekuatan penuh dengan undang-undang untuk melegalkan sembilan pos terdepan dan memperluas permukiman yang ada. Beberapa tokoh penting dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu adalah pemukim garis keras yang mendorong agenda ekstrem sayap kanan, termasuk Menteri Keuangan Bezalel Smotrich yang tinggal di Kedumim dekat Nablus, dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, yang tinggal di Kiryat Arba dekat Hebron.
Permukiman Homesh yang dievakuasi, khususnya, telah menjadi fokus ketegangan antara warga Palestina dan pemukim Israel, yang secara konsisten berusaha membangun kembali permukiman tersebut secara permanen. Sementara semua permukiman Israel dianggap ilegal menurut hukum internasional, Homesh juga dianggap ilegal menurut hukum Israel karena Mahkamah Agung memutuskan bahwa tanah itu milik pribadi pemilik Palestina dari desa terdekat, Burqa. Meskipun pos terdepan telah dievakuasi, tentara Israel tetap mempertahankan pangkalan militer di lokasi Homesh, dan pemukim diizinkan mengaksesnya dan mengoperasikan sekolah di sana, sementara pemilik tanah, yakni orang Palestina dilarang melakukannya.
Sehari sebelum dilantik, pemerintah Israel yang baru menyatakan bahwa memajukan dan mengembangkan permukiman “di seluruh bagian tanah Israel”, termasuk Tepi Barat, adalah prioritas nasional, dalam pengakuan terselubung bahwa mereka tidak berniat mengizinkan pembentukan negara Palestina.
Pada hari Senin, Smotrich, yang mengawasi badan militer Israel di Tepi Barat yang bertanggung jawab atas pembangunan permukiman, bahkan menyangkal keberadaan warga Palestina. Pada 1 Maret, dia mengatakan Kota Palestina Huwara dekat Nablus “harus dimusnahkan”, beberapa hari setelah pemukim Israel melakukan “pogrom”, saat puluhan rumah Palestina dan ratusan mobil dibakar, mengakibatkan satu Pria Palestina tewas dan ratusan lainnya luka-luka.
Sumber:
***
Kunjungi situs resmi Adara Relief International
Ikuti media sosial resmi Adara Relief di Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram untuk informasi terkini.
Baca berita harian kemanusiaan, klik di dini
Baca juga artikel terbaru, klik di sini
