Aneksasi bertahap Israel atas Tepi Barat kembali menjadi sorotan dalam beberapa hari terakhir setelah bocornya rekaman dari Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich. Ia mengungkapkan rencana untuk memaksakan kontrol permanen Israel atas Tepi Barat “tanpa mencaploknya secara resmi,” sebagaimana diucapkan oleh Smotrich.
Pernyataan Smotrich ini dicatat oleh LSM Israel, Peace Now, dan dipublikasikan oleh CNN serta New York Times. Dalam pidatonya kepada para pemimpin pemukim pada awal Juni, Smotrich mengatakan bahwa Ia telah menyusun rencana selama satu setengah tahun terakhir dan memaparkannya di hadapan Perdana Menteri Israel, Netanyahu, yang sepenuhnya mendukung rencana tersebut.
Rencana ini berpusat pada pengalihan kewenangan administratif di Tepi Barat dari tentara Israel ke otoritas sipil pemerintah Israel. Smotrich menjelaskan bahwa Ia mengawasi pembentukan badan administratif yang terkait langsung dengan pemerintah dan bahwa anggota badan ini sudah tertanam dalam Administrasi Sipil tentara Israel.
Sejak 1967, Israel mengelola Tepi Barat dan Gaza di bawah badan administratif militer. Pada 1981, didirikan badan administrasi sipil sebagai pengelola Tepi Barat. Menyusul pembentukan pemerintahan sayap kanan dalam sejarah Israel oleh Netanyahu pada 2022, Smotrich ditugaskan untuk memimpin Administrasi Sipil. Sejak 7 Oktober, strategi garis keras Smotrich yang mendorong perluasan permukiman mencapai puncaknya. Bocornya rencana aneksasi ini telah meningkatkan kekhawatiran mengenai niat Israel terhadap warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat.
Menurut Smotrich, perubahan administratif yang ingin Ia terapkan merupakan sebuah “perubahan dramatis” yang setara dengan “mengubah sistem DNA”
Smotrich mengatakan bahwa anggaran besar dialokasikan untuk proyek-proyek infrastruktur guna perluasan permukiman dan mencanangkan langkah-langkah keamanan bagi permukiman tersebut. Ia juga menambahkan bahwa tujuan dari rencana itu adalah untuk menghindari Tepi Barat menjadi bagian dari negara Palestina.
Kebocoran ini terjadi pada saat Tepi Barat mengalami peningkatan dramatis dalam kekerasan pemukim terhadap desa-desa Palestina sejak 7 Oktober. Pemukim kolonial melancarkan serangkaian serangan terhadap komunitas pedesaan Palestina, mengusir setidaknya 20 komunitas di Lembah Yordan, daerah Mu’arrajat, dan di Masafer Yatta di Perbukitan Hebron Selatan. Sekutu Smotrich sekaligus Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, secara pribadi mengawasi distribusi senjata api kepada para pemukim, yang digunakan untuk terus menyerang desa-desa dan jalan-jalan Palestina di Tepi Barat.
“Rencana Smotrich merupakan deskripsi dari apa yang sudah terjadi di lapangan,” kata Khalil Tafakji, seorang pengamat Palestina mengenai permukiman Israel dan mantan Direktur Unit Peta di Orient House, Yerusalem, kepada Mondoweiss.
“Inilah yang telah kami gambarkan dan peringatkan selama bertahun-tahun; aneksasi de facto Tepi Barat secara bertahap, yang disertai dengan kekerasan yang dilakukan pemukim untuk membersihkan Area C dari warga Palestina secara etnis,” jelasnya.
Area C meliputi wilayah Tepi Barat tempat warga Palestina tidak diperbolehkan memiliki kedaulatan atau otoritas apa pun berdasarkan Perjanjian Oslo. Area ini mencakup 61% wilayah Tepi Barat dan meliputi perbatasan wilayah tersebut, Lembah Yordan, dan ruang antara kota-kota Palestina.
“Namun, rencana tersebut sebenarnya merupakan perubahan besar terhadap cara Tepi Barat ditangani dalam sistem Israel,” kata Tafakji. “Karena wilayah tersebut akan berada di bawah kendali sipil pemerintah Israel, yang akan memfasilitasi pembangunan dan perluasan permukiman sedemikian rupa sehingga Area C akan menjadi perpanjangan langsung dari Israel.”
Tahap selanjutnya, lanjut Tafakji, “Akan mengambil kewenangan pembangunan dan urbanisasi di Area B dari Otoritas Palestina, pada saat yang sama tekanan meningkat terhadap warga Palestina untuk memaksa mereka pergi,” jelasnya.
Area B mencakup wilayah perkotaan di luar pusat kota utama, tempat warga Palestina dapat menjalankan otoritas sipil terbatas tanpa kendali keamanan, yang dipegang oleh tentara Israel.
“Saat ini, di Area B, warga Palestina harus meminta izin pembangunan dari pemerintah kota setempat, yang dapat memberikannya dalam rencana tata kota mereka,” jelas Tafakji. “Ini tidak akan berubah, tetapi rencana tata kota tidak akan lagi ditentukan oleh pemerintah kota dan departemen perencanaan Otoritas Palestina, melainkan oleh pemerintah Israel sendiri, yang mengubah kota-kota Palestina menjadi kawasan lindung yang sebenarnya dikendalikan oleh Israel.”
“Ini bukan pengungkapan besar mengenai niat atau strategi Israel di Tepi Barat, tetapi ini menunjukkan bagaimana Israel melakukannya dan berencana untuk melakukannya di masa mendatang,” jelas Tafakji.
Sumber: https://mondoweiss.net
***
Kunjungi situs resmi Adara Relief International
Ikuti media sosial resmi Adara Relief di Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram untuk informasi terkini.
Baca berita harian kemanusiaan, klik di dini
Baca juga artikel terbaru, klik di sini
