Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Halmahera Selatan cenderung meningkat setiap tahun. Pada 2021 Indeks Keparahan Kemiskinan ada di angka 0,12%, sedangkan pada 2022 meningkat menjadi 0,17%. Potret Indeks Keparahan Kemiskinan ini merupakan hasil dari kondisi kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan. Indikator yang biasanya digunakan untuk menentukan kemiskinan, antara lain tingkat upah, pendapatan, konsumsi, mortalitas anak usia balita, imunisasi, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan kekurangan gizi pada anak.
Berbagai indikator tersebut, khususnya pada anak, dapat menyebabkan masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang, sehingga mengakibatkan terganggu pertumbuhan pada anak.
Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi balita stunting di Maluku mencapai 26,1% pada 2022. Angka ini menempatkan provinsi tersebut berada di peringkat ke-13 nasional. Tercatat, Maluku memangkas angka balita stunting sebesar 2,6 poin dari tahun sebelumnya, yakni mencapai 28,7%. Meski demikian, angka stunting di Maluku masih tergolong tinggi karena melebihi ambang batas yang ditetapkan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 20%.
Sementara itu, berdasarkan hasil Pendataan Keluarga tahun 2021 (PK-21) yang dimutakhirkan pada 2022 dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), terdapat 97.563 keluarga berisiko stunting di Provinsi Maluku. Jumlah keluarga berisiko stunting itu tersebar di 1.235 desa/kelurahan, 118 kecamatan dan 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku.
Deputi KBKR BKKBN RI dr. Eni Gustina, mengatakan upaya percepatan penurunan stunting harus dilakukan bersinergi dengan cara bekerjasama dengan semua pihak. Untuk mewujudkannya, BKKBN membutuhkan TNI untuk berkolaborasi dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. TNI dan jajarannya seperti Babinsa dan Kowad dapat melakukan pendampingan keluarga dan edukasi ke masyarakat tentang pemberian makanan yang mengandung protein hewani seperti contoh pemberian ikan karena Maluku kaya akan ikan, atau minimal telur dua butir per hari.
Menurut Eni, intervensi bukan hanya lewat makanan tapi edukasi perilaku orang tuanya untuk memberikan makan kepada anaknya 3 kali sehari dalam hal pemenuhan gizi anak. Tiga yang hal harus diperhatikan dalam pencegahan stunting, yaitu perbaikan terhadap pola makan, pola asuh, serta perbaikan sanitasi dan akses air bersih. “Saya berharap intervensi yang dilakukan bukan hanya soal makanan, melainkan juga edukasi perilaku orang tuanya dalam memberikan makan kepada anaknya, yaitu 3 kali sehari untuk pemenuhan gizi anak. Dengan ini kita dapat mengubah perilaku orang tua, karena perilaku sangat penting sekali apalagi soal pemahaman asupan makan yang diberikan serta gizi yang seimbang,” ujar dia.
Hadir dalam kesempatan yang sama, Aster Kasdam Kolonel Inf Hasandi Lubis, mengatakan bahwa seluruh jajaran TNI diperintahkan untuk menjadi bapak asuh anak stunting. Hasandi berharap seluruh jajaran TNI di Provinsi Maluku nantinya dapat mengedukasi masyarakat tentang pemahaman pentingnya perilaku dalam memberikan pola pengasuhan dan asupan makanan. Karena, dalam penanganan stunting harus ada upaya bersama dan kolaborasi untuk memberikan edukasi ke masyarakat tentang pentingnya asupan makanan demi tumbuh kembang anak.
Sumber:
https://databoks.katadata.co.id
***
Kunjungi situs resmi Adara Relief International
Ikuti media sosial resmi Adara Relief di Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram untuk informasi terkini.
Baca berita harian kemanusiaan, klik di dini
Baca juga artikel terbaru, klik di sini
