Surat kabar Israel Maariv melaporkan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu “ketakutan dan sangat stres” dengan kemungkinan surat perintah penangkapan dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) di Den Haag. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memposting di X (twitter): “Di bawah kepemimpinan saya, Israel tidak akan pernah menerima upaya apa pun dari ICC untuk melemahkan hak fundamentalnya dalam membela diri. Ancaman untuk menangkap tentara dan pejabat di satu-satunya negara demokrasi di Timur Tengah dan satu-satunya negara Yahudi di dunia sangatlah keterlaluan. Kami tidak akan tunduk kepadanya.”
“Israel akan terus mengobarkan kemenangan dalam perang adil melawan teroris dan kami tidak akan pernah berhenti membela diri,” tambahnya.
Netanyahu juga mencatat bahwa meskipun ICC tidak akan memengaruhi tindakan Israel, hal ini akan menjadi preseden berbahaya yang mengancam tentara dan pejabat di semua negara demokrasi yang memerangi terorisme biadab dan agresi yang tidak disengaja.
Pernyataan Netanyahu muncul di tengah kekhawatiran Israel akan dampak hukum yang mungkin timbul dari kasus-kasus yang sedang dipertimbangkan oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) terhadap Israel, yang mungkin mengarah pada dikeluarkannya surat perintah penangkapan internasional terhadap pejabat senior Israel, termasuk perdana menterinya sendiri akibat agresi Gaza.
Menurut Channel 12 Israel, ‘Informasi dan pesan yang diterima Tel Aviv baru-baru ini menunjukkan bahwa kemungkinan dikeluarkannya surat perintah penangkapan atau upaya untuk mendorong langkah ini telah meningkat secara dramatis.”
Laporan tersebut mengungkapkan bahwa kantor Netanyahu mengadakan musyawarah dengan partisipasi para pejabat senior serta pakar hukum dan peradilan untuk membahas cara menghadapi risiko-risiko ini.
Laporan tersebut mencatat prediksi Israel bahwa telah ada langkah-langkah untuk mendorong dikeluarkannya surat perintah penangkapan internasional terhadap pejabat Israel oleh ICC di Den Haag, yang dimulai pada akhir April. Perundingan di kantor Netanyahu juga membahas isu pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.
Hal ini terjadi di tengah tudingan terhadap Israel atas pelanggaran hukum internasional, Konvensi Jenewa, dan hukum perang, sebagai bagian dari perang dahsyat yang telah dilancarkan Israel sejak 7 Oktober terhadap Jalur Gaza yang terkepung, sehingga menyebabkan kondisi kemanusiaan yang sangat buruk.
Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa sebuah sesi baru-baru ini diadakan di kantor Netanyahu, dengan dihadiri oleh Menteri Urusan Strategis Ron Dermer, Menteri Kehakiman Yariv Levin, dan Menteri Luar Negeri Israel Katz, juga partisipasi para profesional hukum senior di Kementerian Keamanan Nasional, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Kehakiman.
Pertemuan tersebut menyimpulkan perlunya mengambil langkah-langkah praktis dan tindakan segera, serta menghubungi pengadilan dan badan-badan internasional yang mempunyai pengaruh, dalam upaya untuk mencegah dikeluarkannya surat perintah penangkapan.
Sumber:
***
Kunjungi situs resmi Adara Relief International
Ikuti media sosial resmi Adara Relief di Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram untuk informasi terkini.
Baca berita harian kemanusiaan, klik di dini
Baca juga artikel terbaru, klik di sini
