Israel menghadapi gelombang kecaman internasional atas rencana perluasan serangan militernya di Jalur Gaza. Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, secara terbuka menyerukan penghancuran total Gaza dan menyerukan agar penduduk Gaza “pergi dalam jumlah besar ke negara ketiga” setelah perang usai. Militer Israel telah memanggil puluhan ribu pasukan cadangan untuk melancarkan ofensif besar yang disebut sebagai “penaklukan” penuh atas wilayah Palestina tersebut.
Langkah ini memicu kecaman dari berbagai negara. Uni Eropa, Prancis, Inggris, Jerman, dan Tiongkok menyuarakan penolakan terhadap perluasan serangan dan memperingatkan dampaknya terhadap hukum kemanusiaan internasional. Tiongkok menyatakan sangat prihatin dan mendesak implementasi gencatan senjata. Menteri Luar Negeri Prancis menyebut rencana ofensif Israel “tidak dapat diterima”, sedangkan Inggris menolak keras upaya aneksasi wilayah Gaza.
PBB melalui Juru Bicara Farhan Haq menegaskan bahwa Gaza harus tetap menjadi bagian integral dari negara Palestina di masa depan. Lembaga kemanusiaan PBB (OCHA) juga menganggap Israel menjadikan bantuan kemanusiaan sebagai senjata dalam perang. “Operasi bantuan telah dicekik, tidak ada lagi bantuan yang bisa didistribusikan,” ujar juru bicara OCHA, Jens Laerke.
Situasi kemanusiaan di Gaza memburuk tajam. Blokade total sejak 2 Maret mengakibatkan kelangkaan makanan, air, dan bahan bakar. Serangan udara Israel terus berlanjut, termasuk serangan mematikan terhadap sekolah pengungsi di Kamp Bureij yang membunuh 22 orang. Sejak Maret, lebih dari 2.500 warga Gaza telah terbunuh, menambah total korban jiwa sejak Oktober 2023 menjadi lebih dari 52.600 orang, mayoritas perempuan dan anak-anak.
Di tengah penderitaan ini, Pelapor Khusus PBB untuk HAM di Wilayah Palestina, Francesca Albanese, menyebut pemerintah Israel sebagai pemerintah paling kriminal dan telah menggunakan kelaparan sebagai senjata perang. Ia menyatakan bahwa tindakan Israel melanggar hukum kemanusiaan internasional dan harus dikenai sanksi. Albanese menegaskan bahwa hukum akan menang melawan kebrutalan, cepat atau lambat.
Rencana serangan darat Israel yang telah disetujui kabinet mencakup pemindahan besar-besaran warga Gaza demi “melindungi mereka”, menurut juru bicara militer Effie Defrin. Namun, bagi rakyat Palestina, pemaksaan pengungsian massal ini menghidupkan kembali trauma Nakba 1948 yaitu pengusiran besar-besaran yang mengiringi berdirinya negara Israel.
Sumber:
https://www.#/20250506-un-official-israel-govt-is-the-most-criminal-of-all/
https://www.newarab.com/news/israels-plan-conquer-gaza-draws-international-criticism
