Desakan untuk dilakukannya evakuasi atas pos ilegal Homesh di Tepi Barat agar pemilik tanah Palestina bisa mengakses tanah mereka, telah ditolak oleh Pengadilan Tinggi Israel. Menurut Haaretz, dalam putusannya Hakim Pengadilan Tinggi Yael Wilner mengklaim bahwa bangunan pos tersebut dipindahkan dari tanah milik pribadi Palestina dan karenanya meniadakan klaim konstruksi ilegal.
Meskipun akses jalan menuju ke pos terdepan dan pasukan pendudukan berada di tanah milik Palestina, Wilner mengklaim faktor-faktor tersebut tidaklah penting. Pemerintah Israel bahkan memberi otoritas lebih luas kepada Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich untuk menyetujui perluasan permukiman ilegal.
Organisasi hak asasi manusia Israel, Yesh Din, yang bertindak atas nama pemilik tanah Palestina, mengkritik keputusan untuk membatalkan banding tersebut. Ia menyatakan bahwa langkah tersebut melegitimasi pembentukan permukiman baru dan berfungsi sebagai bukti “tindak sewenang-wenang apartheid” di Tepi Barat.
Dikatakan dalam sebuah pernyataan, “Saat di seluruh Israel orang berjuang untuk melindungi Pengadilan Tinggi sebagai simbol demokrasi, hari ini para hakim membuktikan fakta bahwa bagi orang Palestina di Tepi Barat, tidak ada pembela dan tidak ada hukum.”
Yesh Din menambahkan, “Keputusan memalukan yang diambil hakim Pengadilan Tinggi ini adalah bukti lebih lanjut dari aturan apartheid yang telah ditetapkan di wilayah tersebut dan yang telah menjadi norma, dengan persetujuan Pengadilan Tinggi.”
Pembentukan permukiman Israel sering dimulai dari pos-pos ilegal. Ini adalah strategi kolonial yang dilakukan oleh setiap negara kolonial-pemukim dalam pengambilalihan tanah dan wilayah milik penduduk asli. Dalam kasus Homesh, pos ilegal didirikan pada 1978 di atas tanah milik penduduk Palestina yang disita di Desa Burqa.
Permukiman Homesh sempat dievakuasi bersama dengan tiga permukiman lain di Tepi Barat pada 2005. Hukum Pelepasan melarang orang Israel memasuki Homesh tanpa izin khusus. Namun, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan menteri sayap kanan Itamar Ben-Gvir telah setuju untuk mengubah Undang-Undang Pelepasan tahun 2005 yang memungkinkan dilegalkannya pos terdepan Homesh.
Sumber:
***
Kunjungi situs resmi Adara Relief International
Ikuti media sosial resmi Adara Relief di Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram untuk informasi terkini.
Baca berita harian kemanusiaan, klik di dini
Baca juga artikel terbaru, klik di sini
