Amerika Serikat telah menegur Israel karena mengizinkan pemukim Yahudi untuk membangun kehadiran pos terdepan di utara Tepi Barat. Kepala Komando Pusat militer Israel menandatangani perintah tersebut pada Kamis (18/5), yang memungkinkan orang-orang Israel untuk memasuki daerah Homesh dekat Nablus, membuka jalan bagi pemukiman resmi yang akan dibangun di sana, menurut laporan di Times of Israel.
Pada Maret, Knesset, parlemen Israel, telah menyetujui amandemen yang memungkinkan Israel untuk memukimkan kembali empat permukiman ilegal di Tepi Barat utara. Ini termasuk permukiman Homesh, karena pemerintah sayap kanan yang menjabat tahun lalu bergerak maju dengan undang-undang untuk melegalkan sembilan pos terdepan dan memperluas permukiman yang sudah ada.
Departemen Luar Negeri AS telah berulang kali meminta Israel untuk menahan diri dari segala tindakan yang meningkatkan ketegangan dengan Palestina, seperti meresmikan pos-pos pemukim.
“Kami sangat terganggu oleh perintah Israel yang memungkinkan warganya untuk membangun permukiman permanen di pos terdepan Homesh, Tepi Barat utara, yang menurut hukum Israel dibangun secara ilegal di tanah pribadi Palestina,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller dalam sebuah pernyataan. Perintah tersebut tidak konsisten dengan komitmen pemerintah Israel yang dibuat pada 2004 dan baru-baru ini kepada pejabat administrasi Biden, kata Miller. Celaan itu muncul setelah berbulan-bulan meningkatnya kekerasan antara Israel dan Palestina yang telah menguji hubungan antara Washington dan sekutu utamanya di Timur Tengah.
Homesh awalnya dibangun pada 1978 sebagai pangkalan militer Israel di tanah pribadi Palestina dan diserahkan kepada pemukim pada tahun 1980. Kawasan tersebut kemudian dievakuasi pada 2005 sebagai bagian dari “rencana pelepasan” Perdana Menteri Ariel Sharon. Semua permukiman Israel di Tepi Barat dan Al-Quds Timur dianggap ilegal menurut hukum internasional, terlebih lagi permukiman Homesh juga dianggap ilegal menurut hukum Israel karena Mahkamah Agung memutuskan bahwa tanah itu adalah milik pribadi dari Burqa.
Meskipun pos terdepan telah dievakuasi, tentara Israel tetap mempertahankan pangkalan militer di lokasi tersebut, dan pemukim diizinkan untuk mengaksesnya, sementara pemilik tanah Palestina dilarang melakukannya. Pada tahun 2007, para pemukim mendirikan sekolah agama, atau yeshiva di pos terdepan. Sekolah itu terus beroperasi, pemukim diizinkan berkemah di pos terdepan tetapi tidak diizinkan memiliki rumah permanen.
Sumber:
***
Kunjungi situs resmi Adara Relief International
Ikuti media sosial resmi Adara Relief di Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram untuk informasi terkini.
Baca berita harian kemanusiaan, klik di dini
Baca juga artikel terbaru, klik di sini
