AS Setujui Visa untuk Menteri Israel yang Menyerukan Pembersihan Etnis

AS Setujui Visa untuk Menteri Israel yang Menyerukan Pembersihan Etnis terhadap Desa Palestina

Departemen Luar Negeri AS telah menyetujui visa diplomatik untuk Menteri Keuangan sayap kanan Israel Bezalel Smotrich. Sebelumnya, kelompok hak asasi manusia telah meminta pemerintahan Biden untuk menolak permintaan Smotrich yang pada awal bulan ini menyerukan agar Desa Huwara di Palestina “dimusnahkan”. Komentarnya muncul di tengah gelombang kekerasan pemukim di daerah yang mengakibatkan satu orang Palestina terbunuh, ratusan lainnya terluka, dan sejumlah besar harta benda dihancurkan. Pernyataan itu segera dikecam oleh pemerintahan Biden dengan juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price.

Smotrich telah meminta maaf atas komentarnya minggu lalu. “Orang terkadang menggunakan kata-kata kasar yang tidak mereka maksudkan untuk menyampaikan pesan,” cuitnya. “Itu terjadi pada semua orang.” Smotrich dijadwalkan untuk berpidato di pertemuan Israel Bonds di Washington, D.C. yang dimulai pada 12 Maret. CEO Israel Bonds adalah Dani Naveh, mantan menteri Partai Likud dan sekretaris kabinet pertama Benjamin Netanyahu. Pers tidak diizinkan hadir pada acara tersebut.

Seorang pejabat senior AS memberitahu Barak Ravid dari Axios bahwa Departemen Luar Negeri AS sudah melakukan diskusi internal tentang masalah ini, tetapi ada batasan yang sangat tinggi untuk menolak visa diplomatik ke sekutu Amerika Serikat. Pada tahun 2019, AS menolak visa pejabat senior Palestina Hanan Ashrawi karena alasan yang tidak ditentukan. Pada tahun 2012, mantan anggota Knesset Michael Ben Ari juga ditolak visanya karena koneksi ke “organisasi teroris”.

“Ringkasnya, teroris Israel menyerang desa Palestina,” tweet mantan penasihat kebijakan luar negeri Bernie Sanders, Matt Duss. “Smotrich kemudian menghasut lebih banyak terorisme dan teroris Israel menyerang desa itu lagi. Pertanyaan saya adalah: apa yang sebenarnya harus dilakukan Smotrich agar visa ditolak? Jawab: jadilah orang Palestina.” “AS baru saja memberikan visa diplomatik kepada pelaku genosida Smotrich,” cuit pengacara dan penulis Noura Erakat. “Rasisme dan anti-Palestina yang digembar-gemborkan begitu berani dan lancang. Berapa banyak yang harus kita tanggung sebelum ada sedikit pertanggungjawaban? Hidup kita penting dan kebebasan kita akan membenarkan catatan yang menjijikkan ini.

Kunjungan Smotrich mendapat kecaman luas, bahkan dari beberapa pendukung Israel. Lebih dari 100 pemimpin Yahudi Amerika menandatangani pernyataan menentang kunjungan tersebut. “Kami menyerukan kepada semua orang Amerika pro-Israel untuk memahami bahwa menyambut Smotrich di sini akan merugikan, bukannya membantu dan mendukung Israel. Smotrich telah lama mengungkapkan pandangan yang menjijikkan bagi sebagian besar orang Yahudi Amerika, dari rasisme anti-Arab, hingga homofobia yang mematikan, hingga dukungan penuh atas supremasi Yahudi. Kami sekarang dapat menambahkan catatan tentang dukungannya terhadap kekerasan kepada orang tak berdosa berdasarkan warisan etnis mereka.”

Kelompok Aksi JVP juga menyampaikan petisi ke Gedung Putih yang meminta Biden untuk membatalkan keputusan visa. “Smotrich mengatakan dengan lantang apa yang telah lama menjadi kebijakan pemerintah Israel, yaitu mencoba menghapus warga Palestina dari peta,” tulisnya. “Kebijakan ini hanya dipercepat di bawah pemerintah koalisi ekstremis sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang meluncurkan fase peningkatan kekerasan negara terhadap warga Palestina.”

“Dalam enam minggu pertama tahun 2023, pasukan dan pemukim Israel telah membunuh setidaknya 65 warga Palestina. Tahun lalu tercatat sebagai tahun paling mematikan bagi warga Palestina di Tepi Barat sejak 2004, dan tahun 2023 akan melampaui catatan tersebut.” Kelompok Yahudi progresif IfNotNow telah menyelenggarakan protes di luar Gedung Putih pada hari acara Obligasi Israel, dan cabang DC JVP mengadakan aksi di Grand Hyatt Hotel, tempat Smotrich akan berbicara.

Sumber: