Selama tiga pekan terakhir, sebagian besar siswa Israel tidak dapat mengikuti kelas di tengah perang AS-Israel di Iran. Namun bagi siswa Palestina di Tepi Barat, tantangan pendidikan ini telah terjadi selama dua tahun terakhir.
Akibat tekanan keuangan, Otoritas Palestina (PA), badan pemerintahan Tepi Barat, hanya mampu membayar 60% dari gaji guru sekolah negeri sejak Oktober 2023 — yang mengakibatkan sekolah hanya beroperasi tiga hari seminggu.
Meskipun pendidikan kelas 1–10 adalah wajib menurut hukum Otoritas Palestina, pendidikan menengah atas tidak diwajibkan. Dengan menggabungkan peraturan ini dengan usia kerja minimum 15 tahun, pekerja anak seringkali menjadi alternatif yang menarik ketika terdapat hambatan signifikan terhadap pendidikan.
Namun, Otoritas Palestina (PA) memiliki kendali terbatas atas penegakan hukum pekerja anak di Tepi Barat. Sebab, mereka hanya memiliki wewenang administratif atas kurang dari 40% wilayah Tepi Barat, yang terkenal sebagai Area A dan B sesuai dengan Perjanjian Oslo 1993. Sisanya, 60%, masuk dalam klasifikasi sebagai Area C, yang berada di bawah kendali militer Israel secara langsung.
Sejak 2019, Israel telah menahan hampir 8 miliar shekel Israel (sekitar 2,3 miliar dolar AS) pendapatan pajak yang seharusnya dibayarkan kepada Otoritas Palestina (PA) untuk kompensasi keluarga tawanan Palestina dan warga Palestina yang terbunuh oleh pasukan Israel. Berdasarkan Kesepakatan tersebut, Kementerian Keuangan Israel mengumpulkan pendapatan pajak atas nama PA dan mentransfer dana tersebut setiap bulan.
Tanpa “dana kliring” ini, Otoritas Palestina terpaksa memangkas anggaran sektor publik, termasuk pendidikan. Tindakan Israel terhadap sistem keuangan Palestina tidak hanya melumpuhkan perekonomian; tetapi juga merembes ke setiap aspek kehidupan Palestina.
Baca juga : “Lembaga Pendidikan di Tepi Barat Tutup Hingga Pekan Depan“
Menurut lembaga bantuan kemanusiaan World Vision, 9% siswa telah putus sekolah dalam dua tahun terakhir. Data dari Biro Pusat Statistik Palestina menunjukkan bahwa mayoritas siswa di Tepi Barat bersekolah di sekolah negeri, yaitu 78%. Sisanya, hampir 16% terdaftar di sekolah swasta dan hampir 6% terdaftar di sekolah di bawah pengelolaan Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Kemanusiaan (UNRWA). Namun, pengurangan waktu pembelajaran di kelas berarti mereka hanya mendapatkan materi setengah dari kurikulum yang mereka butuhkan.
Saat ini, para guru lebih fokus pada mata pelajaran inti seperti matematika, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Sementara itu, hanya sedikit waktu yang mereka fokuskan untuk sains dan sejarah.
Pemotongan gaji bukanlah satu-satunya faktor yang mengganggu pendidikan di Tepi Barat. Meningkatnya kekerasan pemukim Israel dan bertambahnya pos pemeriksaan militer di seluruh wilayah pendudukan telah mempersulit siswa dan guru untuk mencapai sekolah mereka. Menurut PBB, hampir 900 pos pemeriksaan militer telah didirikan di Tepi Barat setelah 7 Oktober 2023.
Selain itu, kekerasan pemukim juga menghambat anak-anak dalam perjalanan mereka ke sekolah. Dalam satu insiden pada Januari 2026, para pemukim membakar ruang kelas di Desa Jalud dekat Nablus dan merusak properti sekolah. Serangan militer Israel yang sering terjadi juga memengaruhi kemampuan siswa untuk belajar.
Sumber: Mondoweiss
