Para pembela hak asasi manusia memperingatkan bahwa proyek-proyek “transformasi digital” yang Israel usulkan merupakan bagian dari realitas pendudukan dan pengepungan. Proyek-proyek tersebut berisiko mengawali fase baru pengontrolan sistematis atas mekanisme kehidupan sehari-hari melalui perangkat teknologi yang dapat Israel program dan mampu melakukan pembatasan dan pemaksaan secara instan.
Euro-Mediterranean Human Rights Monitor telah menyuarakan kekhawatiran atas rencana Israel dan AS untuk menjadikan Gaza wilayah yang kehilangan kedaulatan finansial. Skema ini memungkinkan penghapusan uang tunai fisik dan transisi paksa penduduk ke ekonomi digital. Transaksi digital ini akan berada di bawah kendalo aktor eksternal yang bersekutu dengan Israel.
Dalam sistem seperti itu, akses uang tidak lagi menjadi hak yang melekat milik individu, melainkan dapat Israel cabut, bekukan, atau sita berdasarkan dekrit keamanan. Dengan kata lain, makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal secara efektif akan menjadi sandera penilaian militer.
Peringatan tersebut menyusul pernyataan pengusaha Israel dan mantan perwira di Unit 8200, Liran Tancman, di Washington. Ia memaparkan visi untuk membangun kembali Gaza dengan “memulihkan konektivitas digital dan ekonomi,” membangun “jaringan digital yang aman” untuk memungkinkan pembayaran elektronik, pendidikan, layanan keuangan, dan sistem logistik yang dimodelkan pada platform e-commerce global.
Transaksi Digital Ancam Keamanan Warga Palestina
Penulis dan peneliti hak asasi manusia, Mohammad Shehadeh, berpendapat bahwa mengubah Gaza menjadi “masyarakat tanpa uang tunai” di bawah kendali langsung Israel merupakan eskalasi yang sangat berbahaya. Hal itu akan memberikan wewenang penuh kepada militer Israel untuk menentukan siapa yang mereka izinkan mengakses uang elektronik. Israel juga menentukan siapa yang dapat bertransaksi, dengan batasan apa, dan siapa yang pada dasarnya mereka biarkan tanpa sumber daya untuk bertahan hidup.
Shehadeh memperingatkan bahwa model semacam itu akan menjadi alat pemerasan dan penindasan terhadap jurnalis, kritikus, dan aktivis. Ia berpendapat bahwa setiap warga Palestina dapat kehilangan akses ke dompet digital mereka yang Israel kendalikan hanya dengan menekan sebuah tombol. Dengan logika ini, memberi label “keamanan” yang samar pada seseorang sudah cukup untuk menangguhkan dana mereka. Ini berlangsung tanpa adanya badan independen untuk memverifikasi atau meninjau keputusan tersebut.
Sejak Oktober 2023, Israel telah melarang masuknya mata uang fisik ke Jalur Gaza. Akibatnya, ini melumpuhkan sektor perbankan dan membuat penarikan tunai hampir mustahil. Pencekikan keuangan ini terjadi bersamaan dengan penutupan cabang-cabang bank selama operasi militer. Meskipun beberapa cabang kemudian buka kembali sebagian, tidak ada likuiditas baru yang mendapat izin masuk. Hal ini memperparah krisis akses terhadap dana dan layanan dasar.
Monitor berpendapat bahwa peralihan dari blokade uang tunai ke model digital yang dikendalikan oleh otoritas keamanan Israel, atau proksi mereka, tidak menyelesaikan krisis. Hal itu hanya mereproduksinya dalam bentuk yang “cerdas”. Layanan dasar dapat bergantung pada kepatuhan politik atau keamanan. Bantuan, gaji, dan perdagangan dapat Israel ubah menjadi alat klasifikasi dan kontrol. Hal ini semakin memperkuat diskriminasi sistematis dan mengikis hak-hak ekonomi dan sosial.
Sumber: Palinfo
