Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa praktik diskriminatif Israel di Tepi Barat yang diduduki telah menimbulkan dampak “mencekik” terhadap kehidupan warga Palestina dan berkembang menjadi praktik yang dinilai mirip dengan sistem apartheid.
Dalam laporan terbarunya yang dirilis pada Rabu (7/1), PBB menyatakan bahwa diskriminasi sistematis terhadap warga Palestina semakin memburuk dalam beberapa tahun terakhir, baik melalui kebijakan, hukum, maupun praktik di lapangan. Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Volker Türk, menegaskan bahwa hampir seluruh aspek kehidupan warga Palestina di Tepi Barat berada di bawah kendali dan pembatasan Israel.
Pembatasan tersebut mencakup akses terhadap air, pendidikan, layanan kesehatan, kebebasan bergerak, kunjungan keluarga, hingga akses ke lahan pertanian, termasuk saat musim panen zaitun. Menurut Türk, kondisi ini mencerminkan salah satu bentuk diskriminasi paling serius yang menyerupai sistem apartheid.
Di sisi lain, Israel terus mempercepat perluasan permukiman melalui berbagai prosedur hukum dan administratif yang oleh aktivis HAM dinilai sebagai upaya aneksasi de facto. Pada Mei 2025, Kabinet Keamanan Israel memutuskan melanjutkan prosedur pendaftaran permukiman yang telah dibekukan selama lebih dari 50 tahun, langkah yang dipandang bertujuan memperkuat kendali atas tanah Palestina.
Pusat hukum Adalah memperingatkan bahwa rencana tersebut akan melayani proyek permukiman ilegal dan melanggar hukum humaniter internasional yang melarang kekuatan pendudukan mengambil tindakan kedaulatan di wilayah yang didudukinya. Para pengkritik menilai langkah ini sebagai upaya sistematis untuk melegitimasi penguasaan tanah Palestina dan mempercepat aneksasi.
Menteri Pertahanan Israel Yisrael Katz menyebut keputusan tersebut sebagai langkah “revolusioner” untuk memperkuat permukiman Yahudi di Tepi Barat, sementara Menteri Permukiman Bezalel Smotrich menyatakan kebijakan itu sebagai awal menuju penerapan “kedaulatan absolut” Israel atas wilayah pendudukan.
Sumber:
![Para siswa berjalan melewati salah satu sekolah Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk PBB (UNRWA) di Yerusalem Timur, sementara media lokal melaporkan bahwa pasukan polisi menggerebek beberapa sekolah UNRWA di kota itu dan memberi tahu mereka tentang keputusan untuk menutup dan mengevakuasi sekolah-sekolah tersebut dalam waktu seminggu. Yerusalem, 18 Februari 2025. [Saeed Qaq/NurPhoto via Getty Images] Para siswa berjalan melewati salah satu sekolah Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk PBB (UNRWA) di Yerusalem Timur, sementara media lokal melaporkan bahwa pasukan polisi menggerebek beberapa sekolah UNRWA di kota itu dan memberi tahu mereka tentang keputusan untuk menutup dan mengevakuasi sekolah-sekolah tersebut dalam waktu seminggu. Yerusalem, 18 Februari 2025. [Saeed Qaq/NurPhoto via Getty Images]](https://adararelief.com/wp-content/uploads/2026/01/GettyImages-2199744372-75x75.webp)
