PBB: Lebih dari 100.000 Siswa Mendaftar di Sekolah Gaza Saat Tahun Ajaran Baru Dimulai

Sejak dimulainya tahun ajaran baru pada 23 Februari, lebih dari 100.000 siswa telah kembali bersekolah di Gaza. Hingga saat ini, 165 sekolah negeri telah dibuka kembali, menandai kembalinya pembelajaran tatap muka bagi sebagian besar siswa setelah 16 bulan terhenti.

Namun, situasi pendidikan di Gaza masih dalam kondisi kritis akibat serangan Israel yang telah menghancurkan sebagian besar infrastruktur pendidikan. Data dari otoritas Palestina menunjukkan bahwa 85% sekolah di Gaza tidak dapat beroperasi akibat serangan tersebut. Gaza Media Office juga melaporkan bahwa sejak agresi dimulai pada Oktober 2023, setidaknya 12.800 siswa serta 800 guru dan staf administrasi telah terbunuh. Selain itu, 1.166 institusi pendidikan hancur, dengan total kerusakan di sektor pendidikan diperkirakan mencapai lebih dari $2 miliar.

Di luar Gaza, situasi di Tepi Barat juga memburuk. Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, menyatakan bahwa operasi militer Israel terus berlangsung di Jenin, Tulkarm, dan Tubas, menyebabkan lebih banyak korban jiwa, pengungsian, serta hambatan terhadap akses layanan penting seperti kesehatan, air, dan listrik. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) menekankan bahwa hukum internasional harus dihormati dan perlindungan bagi warga sipil harus menjadi prioritas.

Sebuah perjanjian gencatan senjata mulai berlaku di Gaza pada 19 Januari, menghentikan agresi yang telah membunuh lebih dari 48.300 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta menyebabkan kehancuran besar di wilayah tersebut.

Israel kini menghadapi berbagai tuntutan hukum internasional. Pada November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan mantan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Selain itu, Israel juga sedang menjalani sidang di Mahkamah Internasional (ICJ) atas dugaan genosida dalam kampanye militernya.

Sumber:

https://www.unocha.org

https://www.#