Israel Akan Menyita Kantor Pusat UNRWA di Al-Quds (Yerusalem) bagian timur untuk Unit Permukiman

“jika UNRWA dilarang di Israel, seluruh respons kemanusiaan di Gaza mungkin akan hancur. Di Tepi Barat, penyediaan pendidikan, perawatan kesehatan primer bagi ratusan ribu pengungsi Palestina akan terhenti.”

Otoritas Tanah Israel akan menyita tanah tempat kantor pusat UNRWA berada di Al-Quds (Yerusalem) bagian timur yang diduduki untuk membangun perumahan bagi pemukim ilegal. Menurut informasi yang dirilis pada Kamis (10/10), kantor pusat UNRWA akan diubah menjadi 1.440 unit rumah.

Hal ini merupakan serangan terbaru terhadap UNRWA dan fasilitas-fasilitasnya oleh Israel, yang telah lama berupaya menutup organisasi tersebut dengan mengajukan rancangan undang-undang yang menetapkan UNRWA sebagai organisasi teroris. Selain itu, dua rancangan undang-undang lainnya diajukan pekan lalu, yang bertujuan untuk melarang UNRWA mengoperasikan lembaga apa pun, menyediakan layanan apa pun, atau melakukan aktivitas apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung di “Israel”.

Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini telah memperingatkan bahwa jika RUU tersebut diadopsi maka konsekuensinya akan sangat berat

Berbicara di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Kamis (10/10), ia mengatakan, “jika UNRWA dilarang di Israel, seluruh respons kemanusiaan di Gaza mungkin akan hancur. Di Tepi Barat, penyediaan pendidikan, perawatan kesehatan primer bagi ratusan ribu pengungsi Palestina akan terhenti.”

“Undang-undang anti-UNRWA, bagian dari kampanye yang lebih luas untuk membubarkan Badan tersebut, berupaya mencabut status pengungsi Palestina, dan mengubah – secara sepihak – parameter untuk solusi politik pada masa mendatang,” tambahnya.

Israel telah melobi keras agar UNRWA ditutup karena lembaga itu adalah satu-satunya badan PBB yang memiliki mandat khusus untuk mengurus kebutuhan dasar pengungsi Palestina. Jika badan itu tidak ada lagi, menurut Israel, maka masalah pengungsi tidak boleh ada lagi, dan hak sah bagi pengungsi Palestina untuk kembali ke tanah mereka (right of return/ RoR) tidak akan diperlukan lagi. Israel telah menolak RoR sejak akhir tahun 1940-an, meskipun keanggotaannya sendiri di PBB dibuat dengan syarat pengungsi Palestina diizinkan untuk kembali ke rumah dan tanah mereka.

Sumber:

https://www.aa.com.tr

https://english.palinfo.com