Setelah lebih dari 24 hari serangan udara terus menerus terhadap apartemen tempat tinggal, sekolah, dan rumah sakit yang mengakibatkan terbunuhnya ribuan warga Palestina, Kementerian Pendidikan Palestina pada Selasa (31/10) menyerukan moratorium segera terhadap upaya Israel yang terus menerus membatasi hak-hak dasar dan kebebasan warga Palestina.
“Operasi militer Israel dengan serangan biadabnya telah merugikan, membunuh, dan melukai pelajar, tenaga kependidikan, sekolah, dan universitas Palestina. Menurut angka awal, pengeboman besar-besaran dan serangan peluru telah menewaskan 2.000 siswa, 3.500 anak-anak, dan 100 guru sekolah. Selain itu, mereka juga menghancurkan dan merusak lebih dari 200 sekolah. Jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat seiring dengan berlanjutnya agresi, dan pencarian terus dilakukan di antara puing-puing,” kata Kementerian dalam sebuah pernyataan.
“Akibatnya, lebih dari 600.000 siswa tidak dan tidak akan bisa bersekolah untuk mengejar hak dasar mereka atas pendidikan. Tidak hanya itu, para siswa ini akan menderita kecemasan dan stres yang berkepanjangan, sehingga memengaruhi keadaan emosi dan kesejahteraan mereka dalam jangka panjang.”
Pelanggaran hak atas pendidikan juga terus meningkat di Tepi Barat. Kementerian Pendidikan telah mendokumentasikan pembunuhan 13 pelajar sejak 7 Oktober; dan penangkapan puluhan orang, sekaligus mencegah ratusan siswa dan guru mengakses institusi pendidikan secara bebas, karena pos pemeriksaan, penghalangan jalan, penutupan kota dan desa yang sedang berlangsung, serta ancaman serangan pemukim, yang semuanya mengakibatkan pembatasan pergerakan yang ketat. Pendudukan dan pemukim Israel juga menyerbu sekolah-sekolah dan merusak properti mereka di daerah yang terletak di komunitas Badui Ras al-Tine, Wadi al Siq, Burqa, dan al-Ka’abneh.
“Serangan terhadap hak atas pendidikan ini adalah bagian dari serangan sistematis yang sedang berlangsung terhadap sekolah dan lembaga pendidikan Palestina sejak didirikan. Resolusi-resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB, serta Mahkamah Internasional menegaskan kewajiban Israel untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kekuatan pendudukan di Tepi Barat dan Jalur Gaza sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional. Israel berkewajiban melindungi dan memfasilitasi fungsi dan kesucian sekolah dan entitas pembelajaran,” kata Kementerian Pendidikan.
“Momen ini berbahaya bagi masa depan anak-anak dan remaja Palestina, tetapi ini juga merupakan momen untuk bersatu demi keadilan dan kebebasan,” katanya, sambil mendesak dan menyerukan kepada pemerintah, lembaga, dan akademisi untuk menekan Israel dan menuntut agar serangan Israel terhadap sekolah, anak-anak, dan siswa harus segera dihentikan.
Kementerian juga meminta komunitas internasional untuk meminta pertanggungjawaban Israel atas tindakan destruktif mereka dan pelanggaran sistematis terhadap hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa Keempat (1949), hak atas pendidikan dalam Pasal 26 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), dan Pasal 13 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (1966).
Sumber:
***
Kunjungi situs resmi Adara Relief International
Ikuti media sosial resmi Adara Relief di Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram untuk informasi terkini.
Baca berita harian kemanusiaan, klik di dini
Baca juga artikel terbaru, klik di sini
#Palestine_is_my_compass
#Palestina_arah_perjuanganku
#Together_in_solidarity
#فلسطين_بوصلتي
#معا_ننصرها
