Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jawa Barat, Wahyu Mijaya, mengatakan 4.791 siswa yang dicoret dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 karena melakukan kecurangan dokumen tak bisa lagi mendaftar ke sekolah negeri. Ia menuturkan para pelajar itu bisa mendaftar ke sekolah swasta. Walaupun telah melakukan kecurangan untuk mendaftar sekolah, Wahyu mengatakan pihak siswa tetap akan diperlakukan sama dengan peserta PPDB lain tetap bersekolah melanjutkan pendidikannya.
Wahyu menjelaskan 4.791 siswa yang tak lolos PPDB itu diketahui melakukan kecurangan saat diverifikasi pada proses PPDB tahap 1 hingga akhir tahap 2 atau sebelum masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS). Ia mengatakan dokumen 4.791 siswa ini tak sesuai dengan data. Misalnya, kata dia, soal syarat alamat domisili yang tercantum di Kartu Keluarga (KK) harus lebih dari satu tahun. Selain itu, Wahyu juga menerangkan ada beberapa dokumen siswa yang dianggap tidak asli. Contohnya, dokumen KK yang tidak tersambung dengan data di Disdukcapil. “Kemudian sertifikat kejuaraan minimal enam bulan terakhir, yang di-upload kurang dari itu. Sehingga tidak memenuhi syarat dokumennya,” kata dia.
Dari data yang disampaikan Disdik Jabar, 4.791 siswa yang didiskualifikasi dari PPDB itu tersebar di 27 kabupaten/kota. Namun, Kabupaten Bogor menjadi daerah paling banyak ditemukan indikasi kecurangan seperti pemalsuan data persyaratan. Kabupaten Bogor berada di urutan teratas dengan jumlah 1.635 siswa yang dibatalkan keikutsertaannya dalam PPDB. Disusul Kabupaten Bekasi dengan 589 siswa dan Kabupaten Bandung dengan 410 siswa.
Di satu sisi, Wahyu mengatakan Disdik Jabar tetap akan mengalokasikan anggaran bantuan sebesar Rp2 juta untuk tiap anak dari keluarga tidak mampu yang tidak masuk ke sekolah negeri alias gagal PPDB. Namun, pemerintah hanya akan memberikan dana tersebut untuk masuk ke sekolah swasta dan tidak menanggung biaya lain. “Kalau dia keluarga ekonomi atau tidak mampu kemudian daftar di sekolah negeri tidak diterima, akan tetapi di swasta, kami punya alokasi anggaran untuk membantu sebesar Rp2 juta. Hanya untuk biaya awalnya saja, seterusnya tidak ditanggung lagi,” ucapnya.
Wahyu menerangkan sekolah-sekolah swasta juga bisa mengajukan bantuan hibah kepada Dinas Pendidikan Jabar untuk membantu siswa yang tak mampu secara ekonomi. Ia menjelaskan pada 2023 ini, Pemprov Jabar menyalurkan hibah untuk 2.776 sekolah swasta untuk membantu para siswa tetap bisa bersekolah. “Nanti akan kami berikan kepada yang tidak mampu, per siswanya itu Rp 600 ribu. Jadi, pemerintah juga mendukung siswa-siswa yang kurang dari segi ekonomi tapi diterima di sekolah swasta,” katanya.
Sumber:
***
Kunjungi situs resmi Adara Relief International
Ikuti media sosial resmi Adara Relief di Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram untuk informasi terkini.
Baca berita harian kemanusiaan, klik di dini
Baca juga artikel terbaru, klik di sini
