Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dijadwalkan untuk mengunjungi London, Inggris, pada Kamis malam (23/3), tetapi keberangkatannya ditunda sehari yaitu hingga Jumat pukul 04.00 pagi, menurut Amichai Stein, seorang jurnalis penyiar publik, KAN. Netanyahu terpaksa menunda kunjungannya ke London, Inggris, karena sejumlah pilot menolak menerbangkan pesawat bersamanya. Kabar itu terungkap lewat laporan dari kanal berita Inggris The Telegraph.
“Dipahami bahwa pilot Israel telah menolak untuk membawa Tuan Netanyahu ke Inggris,” kata salah satu sumber Pemerintah Inggris, seperti dikutip dari surat kabar itu, Jumat (24/3).
Penolakan para pilot itu dikaitkan dengan rencana Netanyahu untuk merombak ulang sistem hukum Israel. Rencana itu sendiri telah menyebabkan aksi protes massal di negara bentukan zionis itu selama 12 minggu berturut-turut. Perubahan itu dikatakan akan sangat membatasi kekuasaan Mahkamah Agung Israel, memberi pemerintah kekuasaan untuk memilih hakim, dan mengakhiri penunjukan penasihat hukum untuk kementerian oleh Jaksa Agung.
Namun, tak peduli betapa banyak suara yang menentangnya, Netanyahu tetap menegaskan bahwa rencana tersebut akan meningkatkan demokrasi dan akan mengembalikan keseimbangan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Menyusul kabar kedatangan Perdana Menteri Israel ke Inggris, Pusat Keadilan Internasional untuk Palestina (ICJP) telah meminta pemerintah Inggris untuk merujuk Israel ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) atas kejahatan perang yang dilakukan di Palestina, dan untuk mengakui yurisdiksi pengadilan atas situasi di wilayah pendudukan Palestina.
Dalam surat yang dikirim pada Kamis (23/3) kepada Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak, dan Menteri Luar Negeri James Cleverley, ICJP meminta untuk segera mengakui bahwa ICC memiliki yurisdiksi sehubungan dengan situasi di Palestina, dan untuk Inggris sebagai Negara Pihak ICC agar merujuk situasi dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Pengadilan, sesuai dengan Pasal 14 Statuta ICC.
Pasal 14 menetapkan bahwa suatu Negara Pihak dapat merujuk kepada Penuntut Umum suatu situasi jika terjadi satu atau lebih kejahatan dalam yurisdiksi pengadilan tampaknya telah dilakukan, dan meminta Penuntut Umum ICC untuk menyelidiki situasi tersebut untuk menentukan siapa saja yang harus didakwa melakukan kejahatan semacam itu. Surat tersebut mengikuti keputusan Inggris untuk memimpin rujukan bersama situasi di Ukraina ke ICC, bersama dengan kelompok Negara Pihak yang terkoordinasi.
Menyerukan Inggris untuk “meniru” tanggapannya terhadap situasi di Ukraina, surat itu mengatakan bahwa Inggris “harus mengakui bahwa ICC memiliki yurisdiksi sehubungan dengan situasi di Palestina dan peran Netanyahu sebagai pelaku, kepada Pengadilan, sebagai Negara Pihak ICC, sesuai dengan Pasal 14 Statuta ICC.”
Surat itu bertepatan dengan kunjungan Netanyahu dan Menteri Luar Negeri Eli Cohen yang akan bertemu dengan rekan-rekan pemerintah Inggris mereka di London minggu ini. Diskusi diperkirakan akan berlanjut pada berbagai masalah bilateral termasuk perdagangan, teknologi dan keamanan, menyusul penandatanganan peta jalan 2030 untuk hubungan bilateral Inggris-Israel.
Di bawah “kemitraan strategis” yang saat ini sedang dinegosiasikan antara London dan Tel Aviv, pemerintah Inggris telah setuju untuk menentang penggunaan “apartheid” untuk menggambarkan perlakuan Israel terhadap warga Palestina sebagai bagian dari kesepakatan baru.
Sumber:
Video: https://youtu.be/fG5ztthh-yw
***
Kunjungi situs resmi Adara Relief International
Ikuti media sosial resmi Adara Relief di Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram untuk informasi terkini.
Baca berita harian kemanusiaan, klik di dini
Baca juga artikel terbaru, klik di sini
