Demi Hak Kesehatan Anak, Indonesia Perlu Benahi Cakupan Imunisasinya

Dokter Spesialis Anak (Konsultan) Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Hindra Irawan menilai penetapan Polio menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) menjadi bukti tidak terbantahkan bahwa imunisasi tidak boleh dilewatkan. “Kasus yang dilaporkan adalah anak-anak yang tidak diimunisasi, tidak memiliki perisai dan pelindung karena orang tuanya tidak membawa anaknya imunisasi, meskipun gratis dan telah disiapkan,” katanya.

Pada 2014, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memberi label “bebas polio” kepada Indonesia. Namun, setelah beberapa tahun berlalu, cakupan imunisasi dasar di Indonesia sempat menurun, terutama di Aceh. Bahkan, kini kembali ke era Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio. Kasus polio kembali teridentifikasi di Kabupaten Pidie, Aceh, sehingga total laporan sudah mencapai tiga kasus. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut kasus di Aceh merupakan virus polio tipe 2 yang juga menjangkiti sejumlah negara, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan “Israel”.

Hindra menegaskan semua penyakit yang dapat dicegah imunisasi, termasuk Polio, pada umumnya dapat menyebabkan kematian, kecacatan, dan menimbulkan wabah. Oleh karena itu, ia mengimbau para orang tua untuk segera melengkapi imunisasi pada balita dengan mendatangi puskesmas, rumah sakit, atau fasilitas layanan kesehatan lainnya. Selain itu, Hindra juga meminta agar para orang tua mengubah pola pikir bahwa imunisasi bukan program pemerintah, melainkan upaya pemerintah untuk melindungi warganya dari berbagai ancaman penyakit yang bisa dihindari dengan pemberian vaksin.

Ada banyak warga Pidie yang menolak vaksinasi polio. Selain itu, sejumlah penduduk masih BAB di sungai, sementara airnya juga digunakan untuk sumber aktivitas sehari-hari,” ungkap Budi dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (22/11). Jika melihat data imunisasi dasar anak dalam Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 (hal.457), Aceh memang menjadi provinsi dengan persentase imunisasi terendah se-Indonesia, menyusul kemudian Papua. Secara historis, persentase balita di Aceh yang mendapat imunisasi juga terus turun selama satu dasawarsa belakangan, menurut BPS. Pada periode 2009–2019, cakupan imunisasi BCG turun 28,05%, DPT turun 35,48%, Polio turun 26,25%, Hepatitis B turun 32,70%. Yang paling tinggi adalah penurunan imunisasi Campak/Morbili, sebesar 45,21%.

Melihat data tersebut, selepas KLB Polio, risiko penyakit-penyakit lain bisa saja naik ke permukaan. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Aceh perlu cepat berbenah memberi imunisasi sebagai salah satu hak anak untuk menjalani hidup sehat dan berkualitas.

Selain itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga menyatakan cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi turun drastis selama dua tahun terakhir (2020–2021). Pada 2020, target imunisasi sebanyak 92% hanya tercapai sebanyak 84%. Sementara pada 2021, target imunisasi 93% hanya terealisasi 84%. Hal itu sejalan dengan indikator kesehatan dari Badan Pusat Statistik (BPS) 1995–2021, yang memperlihatkan bahwa persentase balita yang sudah pernah mendapat imunisasi BCG, DPT, Polio, dan Campak memang terlihat turun pada dua periode tersebut. Khusus untuk polio, persentase penurunannya malah sudah terlihat sejak 2017. Secara lengkap, persentase balita dengan imunisasi BCG turun dari 89,44% (2020) menjadi 88,07% (2021). Kemudian imunisasi DPT 84,56% (2020) menjadi 83,81% (2021). Pada imunisasi campak angkanya lebih rendah, yakni 67,82% (2020) menjadi 68,67% (2021).

Pandemi COVID-19 turut menjadi faktor merosotnya cakupan imunisasi pada periode 2020–2021. Saat pembatasan sosial diberlakukan pada periode tersebut, akses posyandu yang biasa menyediakan imunisasi gratis bagi masyarakat sempat terhenti.

Sumber:

https://tirto.id

https://www.antaranews.com

***

Kunjungi situs resmi Adara Relief International

Ikuti media sosial resmi Adara Relief di Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram untuk informasi terkini.

Baca berita harian kemanusiaan, klik di dini

Baca juga artikel terbaru, klik di sini