Lebih dari 100 sarjana telah mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk tidak mengadopsi definisi kontroversial International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) tentang antisemitisme karena efeknya yang “memecah belah dan mempolarisasi”. Dalam sebuah pernyataan pada Kamis (3/11), 128 cendekiawan, termasuk akademisi Yahudi terkemuka di universitas-universitas Israel, Eropa, Inggris dan Amerika Serikat, mengatakan definisi tersebut telah “dibajak” untuk melindungi pemerintah Israel dari kritik internasional.
Mereka juga meminta PBB untuk mengandalkan instrumen hak asasi manusia universal dan sumber daya yang berbeda, seperti Deklarasi Yerusalem tentang Antisemitisme. “Mari kita perjelas: Kami dengan sepenuh hati menyambut komitmen PBB untuk memerangi antisemitisme dan memuji PBB atas upaya vitalnya dalam hal ini,” kata pernyataan itu. “Apa yang kami keberatan dan sangat kami peringatkan adalah bahwa PBB akan membahayakan perjuangan penting ini dan merusak misi universalnya untuk mempromosikan hak asasi manusia dengan mendukung definisi politis yang digunakan untuk menghalangi kebebasan berbicara dan untuk melindungi pemerintah Israel dari pertanggungjawaban atas tindakannya.”
Menurut definisi kerja IHRA, “Antisemitisme adalah persepsi tertentu tentang orang Yahudi, yang dapat dinyatakan sebagai kebencian terhadap orang Yahudi. Manifestasi retoris dan fisik antisemitisme diarahkan kepada individu Yahudi atau non-Yahudi dan/atau properti mereka, terhadap institusi komunitas Yahudi dan fasilitas keagamaan.” Pernyataan para cendekiawan tersebut mengatakan bahwa definisi tersebut “tidak jelas dan tidak koheren”, serta menyambut baik laporan baru-baru ini oleh Profesor E. Tendayi Achiume, pelapor khusus PBB tentang bentuk-bentuk rasisme kontemporer, yang mengkritik keras definisi IHRA karena dampak negatifnya terhadap hak asasi manusia.
Achiume mempresentasikan laporannya ke majelis umum PBB pada minggu lalu. Dia mendesak PBB untuk “meluncurkan proses yang terbuka dan inklusif untuk mengidentifikasi tanggapan yang ditingkatkan terhadap antisemitisme oleh PBB, yang secara konsisten berakar dan mendukung hak asasi manusia”. Akan tetapi, laporannya ditolak oleh sejumlah negara yang mengadopsi IHRA, dan Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan mengatakan itu bertentangan dengan mandat yang dipegang oleh penulisnya.
Namun, Alon Confino, ketua Pen Tishkach dari Studi Holocaust dan profesor sejarah dan studi Yahudi di University of Massachusetts Amherst, memperingatkan bahwa jika PBB mengadopsi definisi IHRA, “kerusakan lebih besar akan terjadi secara eksponensial, bukan hanya pada hak asasi manusia, tetapi juga PBB itu sendiri”. “Lebih dari segalanya, definisi itu akan dipersenjatai untuk melawan PBB,” kata Confino.
Sumber:
***
Kunjungi situs resmi Adara Relief International
Ikuti media sosial resmi Adara Relief di Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram untuk informasi terkini.
Baca berita harian kemanusiaan, klik di dini
Baca juga artikel terbaru, klik di sini
