PBB: “Israel Telah Menganiaya Penduduk Palestina”

Tindakan Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat merupakan “penganiayaan”, pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di Wilayah Pendudukan Palestina mengatakan dalam sebuah laporan yang dirilis ke publik pada Selasa (18/10). “Menyadari hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri membutuhkan pembongkaran sekali, dan untuk semua pendudukan pemukim-kolonial Israel dan praktik apartheidnya,” tulis pelapor khusus PBB Francesca Albanese.

Laporan tertanggal 21 September 2022 tersebut, merinci upaya Israel untuk membasmi identitas dan kedaulatan kolektif Palestina, mencatat serangan 13 Mei 2022 oleh pasukan Israel terhadap pengusung jenazah Palestina yang membawa bendera nasional mereka selama pemakaman jurnalis Shireen Abu Akleh. Albanese juga mendokumentasikan penggunaan kekuatan mematikan terhadap jurnalis dan pekerja kemanusiaan yang kritis terhadap Israel, bersama dengan penahanan para pemimpin politik Palestina. Laporan tersebut membahas kasus Salah Hammouri baru-baru ini, seorang pengacara Prancis-Palestina dari Al-Quds (Yerusalem) yang ditahan tanpa dakwaan atau pengadilan sejak 7 Maret 2022 atas tuduhan terorisme.

Menurut laporan tersebut, hampir 4.500 warga Palestina saat ini berada di penjara-penjara Israel, 730 tanpa tuduhan apa pun dan sebagian besar berdasarkan bukti rahasia. Sementara itu, anak-anak berusia 12 tahun telah menjadi korban penangkapan dan penahanan sewenang-wenang. sebanyak 500 hingga 700 anak di bawah umur, ditahan setiap tahun oleh pemerintah Israel. Pada Agustus, pasukan Israel menutup kantor tujuh kelompok hak masyarakat sipil Palestina di Tepi Barat. Laporan itu menyebut langkah itu sebagai penyalahgunaan undang-undang kontra-terorisme.

“Ini tampaknya merupakan upaya untuk semakin mengecilkan–jika bukan larangan langsung–ruang untuk pemantauan hak asasi manusia dan penentangan hukum terhadap pendudukan Israel di wilayah Palestina.” Albanese mengatakan sudah waktunya untuk “pergeseran paradigma” dalam hubungan Israel dengan komunitas internasional. Dia mengkritik upaya negara-negara regional yang menormalkan hubungan dengan Israel, menyebut upaya perdamaian “tidak efektif” karena “mereka tidak memfokuskan pendekatan mereka pada hak asasi manusia, khususnya hak untuk menentukan nasib sendiri, dan terlalu mementingkan urusan pemukim kolonial Israel”.

Laporan tersebut meminta Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia untuk merilis database terbaru dari bisnis yang terlibat dalam permukiman. Kegiatan ekonomi di Tepi Barat telah menjadi fokus baru-baru ini di tengah kasus hukum perusahaan es krim Ben & Jerry’s atas penjualan bisnisnya di Tepi Barat oleh perusahaan induknya Unilever. Laporan itu meminta negara-negara untuk menuntut segera diakhirinya pendudukan ilegal Israel di Tepi Barat dan meminta pengembalian semua tanah dan sumber daya pengungsi Palestina yang direbut, terlepas dari negosiasi antara Israel dan Palestina, untuk menyelesaikan konflik.

Sumber:

https://www.middleeasteye.net

***

Tetaplah bersama Adara Relief International untuk anak dan perempuan Palestina.

Kunjungi situs resmi Adara Relief International untuk berita terbaru Palestina, artikel terkini, berita penyaluran, kegiatan Adara, dan pilihan program donasi.