Indonesia masih kekurangan sekolah inklusi yang dapat menerima anak berkebutuhan khusus. Orang tua dari anak difabel harus bekerja ekstra dalam mencari sekolah bagi anak mereka. Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyebutkan banyak penyandang disabilitas yang mengalami bullying atau perundungan di sekolah. Akibatnya, banyak siswa difabel yang memutuskan tidak mau melanjutkan pendidikan di sekolah umum. Hal itu disampaikan Risma saat puncak peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) di Kawasan Klungkung, Bali.
“Dia [anak difabel] sekolah itu dia dibully oleh teman-temannya sehingga mereka tidak mau atau banyak yang tidak mau belajar di sekolah normal,” kata Risma, Selasa (20/12/2022). Kendati demikian, Mensos mengaku tidak memiliki data berapa banyak jumlah penyandang disabilitas yang kerap mengalami perundungan. Siswa difabel tersebut juga tidak menjelaskan bentuk perundungan seperti apa yang mereka terima dari rekan-rekannya. “Rata-rata mereka disembunyikan oleh keluarga, dipinggrirkan lingkungan, padahal ga ada yang sempurna di dunia ini. Kemudian juga terjadi bullying oleh anak-anak, mereka nggak diberi ruang, padahal sebetulnya mereka mampu,” ucapnya.
Selain itu, di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Yogyakarta (AMPPY), mengemukakan bahwa difabel di DIY masih susah masuk sekolah negeri padahal provinsi ini sering mengampanyekan pendidikan inklusif. Alih-alih diterima untuk belajar di sekolah negeri, seringkali mereka justru diarahkan untuk mendaftar ke sekolah luar biasa (SLB) karena dinilai tidak akan bisa mengikuti pembelajaran di dalam kelas. “Mereka dianggap tidak mampu mengikuti pelajaran, padahal gurunya yang tidak mampu mendidik,” kata pegiat AMPPY, Setya Adi Purwanta, dalam konferensi pers di Yogyakarta pada 12 Agustus.
Jikapun diterima di sekolah umum, seringkali keluarga siswa tersebut dibebankan biaya tambahan untuk membayar tenaga pendamping khusus. “Sudah disabilitas, masih dibebankan biaya tambahan, di mana keadilannya?” ujar pendidik yang juga penyandang tunanetra ini.
Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) Bidang Sosial, Angkie Yudistia, mengaku, dia banyak mendapat keluhan dari orang tua soal sulitnya menemukan sekolah inklusi bagi anak difabel. Menurut Angkie, pemerintah kini sedang berupaya memperbanyak sekolah inklusi. Sekolah inklusi adalah sekolah yang memberikan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus atau difabel. Anak yang berkebutuhan khusus ataupun tidak, akan belajar di kelas yang sama dan mendapat pendidikan serupa.
Menurut Angkie, memperbanyak sekolah inklusi sangat memungkinkan untuk diwujudkan. Terlebih, Presiden Jokowi telah membuat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Hanya saja, dia menambahkans, untuk mewujudkannya butuh persiapan yang tak sedikit. Beberapa hal yang mesti disiapkan adalah kompetensi guru, fasilitas sekolah yang ramah disabilitas, hingga mempersiapkan orang tua sang anak. Oleh karena itu, kata Angkie, pihaknya akan mendorong penambahan jumlah sekolah inklusi melalui sinergi dengan Kemendikbud Ristek dan DKN.
Sumber:
***
Kunjungi situs resmi Adara Relief International
Ikuti media sosial resmi Adara Relief di Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram untuk informasi terkini.
Baca berita harian kemanusiaan, klik di dini
Baca juga artikel terbaru, klik di sini
