Setelah Ditahan dengan Tuduhan Palsu, Israel Juga Hancurkan...

Setelah Ditahan dengan Tuduhan Palsu, Israel Juga Hancurkan Rumah Keluarga Tawanan Anak Palestina

Amnesty International mengecam tindakan hukuman kolektif yang Israel lakukan terhadap keluarga tawanan anak Palestina. Israel membuat alasan palsu untuk menghukum anak tersebut, kemudian menghancurkan rumah keluarganya.

Dalam sebuah laporan pada Jumat, kelompok hak asasi manusia tersebut mengatakan bahwa Mahkamah Agung Israel telah menyetujui “penghancuran rumah keluarga seorang anak laki-laki Palestina berusia 13 tahun. Anak tersebut telah menghabiskan enam bulan terakhir dalam penahanan pra-sidang atas tuduhan yang tidak adil.”

“Pada bulan Februari 2023, Mohammed Zalabani melawan seorang petugas polisi perbatasan Israel di sebuah bus di sebuah pos pemeriksaan di kamp pengungsi Shu’afat di Yerusalem Timur. Dia berhasil dilumpuhkan, namun beberapa saat kemudian seorang penjaga keamanan swasta Israel secara tidak sengaja menembak mati petugas tersebut.”

Menurut Amnesty, otopsi mengonfirmasi bahwa petugas Israel tersebut tidak dibunuh oleh anak Palestina yang didakwa melakukan pembunuhan tersebut. Sekarang, anak tersebut sedang menunggu persidangan. Namun demikian, menyusul insiden tersebut, militer Israel memerintahkan “penghancuran apartemen lantai tiga di Shu’afat, tempat tinggal orang tua Mohammed Zalabani dan tiga saudara kandungnya – salah satunya masih balita.”

Organisasi hak asasi manusia Israel HaMoked telah mengajukan petisi menentang perintah tersebut, namun Mahkamah Agung menolaknya, kata Amnesty. “Penghancuran yang dilakukan Israel adalah bentuk hukuman kolektif yang melanggar hukum. Ini merupakan kejahatan perang dan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa Keempat,” kata Khulood Badawi, juru kampanye regional Amnesty International untuk Israel dan Wilayah Palestina.

Keputusan Israel untuk menghancurkan rumah keluarga Zalabani, kata Badawi, “menunjukkan betapa penghinaan Israel terhadap hukum internasional terjadi di setiap institusi. Hal ini juga merupakan pengingat akan peran Mahkamah Agung dalam menegakkan apartheid terhadap warga Palestina.”