Pernyataan Smotrich Mengenai Aneksasi Tepi Barat Merusak Hukum Internasional

Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri, Josep Borrell, bersama dengan Kementerian Luar Negeri Turki, mengecam keras rencana aneksasi Tepi Barat yang diumumkan oleh Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich. Pernyataan ini datang setelah Smotrich menyatakan pada pertemuan Partai Zionisme Religius bahwa tahun 2025 akan menjadi “tahun kedaulatan” Israel atas Tepi Barat. Rencana ini dipandang sebagai ancaman besar terhadap hukum internasional dan mematikan potensi solusi dua negara.

Borrell, dalam unggahannya di platform X pada Selasa (12/11), mengutuk rencana Smotrich dan menyebutnya sebagai langkah yang melanggar hukum internasional dan hak-hak Palestina. Ia memperingatkan bahwa rencana tersebut tidak hanya merusak prospek perdamaian, tetapi juga menempatkan masa depan Palestina dalam risiko serius. Menurutnya, aneksasi sepihak ini semakin mempersempit kemungkinan solusi dua negara yang diakui secara internasional.

Turki pun menanggapi rencana ini dengan tegas. Melalui pernyataan resminya, Kementerian Luar Negeri Turki menggambarkan seruan aneksasi tersebut sebagai tantangan langsung terhadap hukum internasional. Turki menyatakan bahwa rencana itu mengungkap ambisi Israel untuk merebut wilayah Palestina secara permanen, dan menggambarkan tindakan Israel sebagai “kebijakan genosida dan pendudukan.” Kementerian Turki juga mengkritik adanya impunitas yang membuat para pemimpin Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, semakin berani.

Sebagai bagian dari persiapan untuk aneksasi, Smotrich mengungkapkan bahwa kementeriannya, yang juga mencakup beberapa fungsi dari kementerian pertahanan, telah memulai persiapan untuk “menerapkan kedaulatan” atas permukiman Israel di Tepi Barat. Ia menyebut kembalinya mantan Presiden AS Donald Trump sebagai “kesempatan penting” untuk mempercepat upaya ini, menunjukkan kemungkinan dukungan dari pemerintahan AS di masa mendatang.

Sumber:
https://www.trtworld.com