Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Rabu (18/9) melaporkan bahwa perempuan di Jalur Gaza terpaksa melahirkan di jalanan akibat serangan Israel yang terus berlangsung sejak Oktober 2023. Situasi ini terjadi di tengah gelombang pengungsian massal dan runtuhnya layanan kesehatan.
Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, mengutip data Dana Kependudukan PBB (UNFPA), menyebutkan bahwa sekitar 23.000 perempuan tidak mendapatkan perawatan medis, sementara 15 bayi lahir setiap pekan tanpa bantuan tenaga kesehatan. “Israel memaksa perempuan melahirkan tanpa rumah sakit, dokter, atau air bersih,” ujarnya.
Dujarric menegaskan bahwa kondisi di lapangan “memburuk dari jam ke jam” dan menekankan bahwa perintah pengungsian tidak membebaskan pihak yang bertikai dari kewajiban melindungi warga sipil. Israel kembali memerintahkan warga Kota Gaza meninggalkan wilayah tersebut dalam 48 jam melalui Jalan Salah ad-Din yang membelah Gaza dari utara ke selatan.
Menurut laporan PBB, hampir 40.000 orang mengungsi ke selatan hanya dalam dua hari, sementara sejak pertengahan Agustus tercatat sekitar 200.000 perpindahan penduduk. Untuk membantu anak-anak yang terpisah, yatim, atau terluka, mitra kemanusiaan telah mendirikan tiga titik dukungan di Gaza selatan.
Sistem kesehatan semakin lumpuh sejak gencatan senjata runtuh pada Maret. Dari 80 titik medis dan pusat layanan primer yang menyediakan perawatan kesehatan seksual dan reproduksi, hanya tersisa 15 yang masih berfungsi.
Selain itu, Israel terus menghalangi operasi kemanusiaan. Dua misi pengumpulan bantuan pangan dari perbatasan Gaza telah dibatalkan atau ditolak, sementara misi lain menghadapi hambatan di lapangan. Penyeberangan Zikim juga ditutup selama lima hari berturut-turut, memperburuk krisis kemanusiaan di wilayah tersebut.
Sumber:
Anadolu Agency, MEMO
