Pemerintah Gaza pada Rabu (8/5) memperingatkan adanya rencana Israel untuk mendirikan kamp isolasi paksa bagi warga Palestina, yang dibandingkan dengan ghetto era Nazi. Rencana ini disebut dilakukan dengan dalih pengaturan distribusi bantuan kemanusiaan yang dipromosikan oleh Tel Aviv.
Dalam pernyataan resmi, Kantor Media Pemerintah Gaza menyatakan, “Kami menolak secara tegas rencana pendudukan untuk mendirikan kamp isolasi paksa yang menyerupai ghetto Nazi, melalui kendali atas bantuan kemanusiaan dan distribusinya dalam kerangka strategi segregasi sistematis. Ini merupakan pelanggaran nyata terhadap seluruh prinsip hukum internasional.”
Pemerintah menyebut rencana tersebut sebagai model yang tidak manusiawi dan tidak dapat diterima dalam standar apa pun, serta bertentangan dengan hukum internasional, keadilan, dan martabat manusia.
“Rakyat Palestina dalam seluruh elemen dan komponennya akan melawan rencana kriminal ini, yang bertujuan mengubah bantuan kemanusiaan menjadi alat pengepungan, kelaparan, dan penaklukan,” lanjut pernyataan tersebut.
Pemerintah Gaza menyerukan kepada komunitas internasional, termasuk seluruh lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi kemanusiaan, hukum, dan hak asasi manusia, untuk mengambil tindakan segera dan mendesak demi menghentikan apa yang disebut sebagai “sandiwara yang terus berlangsung” dan mengakhiri kekacauan sistematis yang dilakukan pendudukan terhadap rakyat Gaza.
Pemerintah juga mengimbau negara-negara Arab dan Islam untuk memikul tanggung jawab sejarah dan kemanusiaan mereka dengan mengambil sikap tegas dan cepat yang akan dikenang oleh sejarah, guna menyelamatkan rakyat Palestina dari genosida, kelaparan, dan isolasi paksa yang terus berlangsung.
Sejak Israel menutup seluruh perbatasan Gaza pada 2 Maret lalu, krisis kemanusiaan di wilayah tersebut semakin memburuk. Saat ini, Gaza menghadapi kekurangan parah bahan pangan, obat-obatan, bahan bakar, dan air bersih. Menurut otoritas kesehatan Palestina, sedikitnya 57 warga—kebanyakan anak-anak—telah meninggal dunia akibat kelaparan, dan jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat.
Meskipun Kabinet Keamanan Israel telah menyetujui rencana bersama dengan Amerika Serikat untuk kembali menyalurkan bantuan terbatas melalui dana internasional dan perusahaan swasta, pengiriman bantuan akan diarahkan ke “kompleks kemanusiaan” di Gaza selatan—sebuah pendekatan yang ditolak oleh para pejabat Palestina dan organisasi internasional karena dianggap tidak manusiawi dan bertentangan dengan standar kemanusiaan global.
Laporan terbaru Bank Dunia juga menegaskan bahwa hampir seluruh dari 2,4 juta penduduk Gaza kini bergantung sepenuhnya pada bantuan, setelah 20 bulan genosida dan blokade menghancurkan perekonomian serta infrastruktur wilayah tersebut.
