Dalam sidang regulernya yang ke-54, Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Rabu (4/10) membahas situasi HAM di Palestina yang dijajah dan wilayah Arab lainnya. Para pembicara dari berbagai kelompok, termasuk Kelompok Afrika, Gerakan Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam, Kelompok Arab, Dewan Kerjasama Teluk, dan Kelompok Sahabat Piagam PBB, mengutuk keras pelanggaran yang sedang dilakukan oleh penjajah Israel.
Pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud termasuk agresi pemukim, penargetan anak-anak, dan serangan terhadap Masjid suci Al-Aqsa. Mereka juga menyatakan penolakannya terhadap blokade yang diberlakukan di Jalur Gaza, perluasan permukiman, serta praktik diskriminasi dan segregasi rasial.
Penderitaan para tawanan administratif Palestina menjadi sorotan, dengan seruan untuk terus mendukung Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). Duta Besar Ibrahim Khreisheh, Pengamat Tetap Palestina di PBB, menekankan bahwa praktik penjajahan Israel semakin brutal terhadap warga Palestina.
Dia mengutip pemberlakuan undang-undang rasis oleh Knesset, seperti Hukum Negara-Bangsa, eksekusi tawanan, Yahudinisasi Al-Quds (Yerusalem), perluasan permukiman, dan hukuman kolektif terhadap keluarga para martir dan tawanan. Dia menunjukkan bahwa Perdana Menteri Israel, dalam pidatonya di Majelis Umum, menyangkal keberadaan rakyat Palestina dan menolak berdirinya negara Palestina.
Khreisheh menambahkan, “Pada bulan Desember, kita akan memperingati 75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang sepenuhnya dilanggar oleh pendudukan Israel, karena Israel telah menjadi anggota PBB. Tahun ini juga menandai peringatan 56 tahun pendudukan Yerusalem Timur, Tepi Barat, dan Jalur Gaza.”
“Bagaimana kami bisa merayakan peringatan ini bersama Anda sementara rakyat kami masih menderita akibat blokade, pembunuhan setiap hari, dan penargetan warga sipil, termasuk anak-anak, perempuan, tokoh agama, jurnalis, dan staf medis? Ini di luar pencurian uang dan sumber daya alam Palestina, pencurian tanah, dan pembangunan permukiman,” ujarnya.
Dia menekankan bahwa penjajah harus dimintai pertanggungjawaban dan diboikot. Selain itu, PBB harus memenuhi tanggung jawab hukumnya dalam mengakhiri penjajahan dan mengakui kenegaraan Palestina.
Sumber:
***
Kunjungi situs resmi Adara Relief International
Ikuti media sosial resmi Adara Relief di Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram untuk informasi terkini.
Baca berita harian kemanusiaan, klik di dini
Baca juga artikel terbaru, klik di sini
#Palestine_is_my_compass
#Palestina_arah_perjuanganku
#Together_in_solidarity
#فلسطين_بوصلتي
#معا_ننصرها
