Menteri Dalam Negeri Israel, Moshe Arbel, pada Senin (23/9) menyerukan untuk memperluas permukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki. Arbel, anggota Partai Religius Shas, dalam pernyataannya saat berada di permukiman ilegal Gush Etzion, yang dibangun di atas tanah warga di Tepi Barat bagian selatan, mengatakan, “Sekarang, khususnya ketika kita menghadapi tantangan keamanan, kita harus bertindak lebih tegas demi permukiman di Tepi Barat.”
Dia menambahkan, “Kita harus bekerja untuk memperkuat, mengembangkan, dan memperdalam akar di dalam permukiman.”
Pemerintah Israel sayap kanan yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu telah meningkatkan ekspansi permukiman di Tepi Barat sejak mulai bertugas pada akhir tahun 2022. Menurut Komisi Perlawanan Tembok dan Permukiman, pemerintah pendudukan membahas total 83 rencana induk untuk memperluas permukiman atau mendirikan yang baru selama paruh pertama tahun 2024, termasuk 39 rencana di Tepi Barat dan 44 di Al-Quds (Yerusalem).
Selama periode yang sama, pemukim Israel mendirikan 17 pos permukiman di atas tanah warga. Pada paruh pertama tahun ini, otoritas Israel juga menyita lebih dari 26.000 dunam tanah milik warga dengan berbagai alasan.
Menurut hukum internasional, permukiman Israel yang dibangun di atas tanah Palestina di Tepi Barat, termasuk di Al-Quds (Yerusalem) bagian timur, dianggap ilegal.
Pada 18 September, Majelis Umum PBB dengan suara mayoritas menyetujui rancangan resolusi Palestina yang menuntut agar Israel, sebagai kekuatan pendudukan, mengakhiri “kehadiran ilegalnya di wilayah Palestina yang diduduki” dalam waktu 12 bulan, berdasarkan opini penasehat yang diminta oleh Majelis Umum dari Mahkamah Internasional mengenai konsekuensi hukum dari kebijakan dan praktik Israel di Palestina.
Sumber: https://english.wafa.ps
***
Kunjungi situs resmi Adara Relief International
Ikuti media sosial resmi Adara Relief di Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram untuk informasi terkini.
Baca berita harian kemanusiaan, klik di sini
Baca juga artikel terbaru, klik di sini
