Laporan PBB: Lebih dari 565.000 Warga Gaza Telah Berpindah dari Selatan ke Utara

Pada Selasa (04/2), PBB melaporkan bahwa lebih dari 565.000 orang telah berpindah dari selatan ke utara Gaza sejak 27 Januari. Mengutip data dari Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), Juru Bicara PBB Stephane Dujarric, juga menyebutkan bahwa lebih dari 45.000 orang terpantau bergerak dari utara ke selatan Jalur Gaza.

Dujarric menegaskan bahwa PBB dan mitra-mitranya di lapangan sedang berupaya mengurangi dampak kehancuran infrastruktur penting, seperti air, sanitasi, dan kebersihan, yang terjadi di seluruh Jalur Gaza.

Dalam konferensi pers, Dujarric menanggapi pertanyaan terkait rencana Presiden AS, Donald Trump, untuk menarik diri dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB serta menghentikan pendanaan bagi Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). Ia menyatakan bahwa PBB akan menunggu keputusan resmi AS, tetapi menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak akan mengubah posisi PBB terkait pentingnya Dewan Hak Asasi Manusia.

Ia juga menegaskan bahwa kebijakan AS tidak akan memengaruhi komitmen PBB dalam mendukung UNRWA untuk memberikan layanan penting bagi warga Palestina yang berada dalam yurisdiksi dan mandatnya.

Pendanaan UNRWA oleh AS sebelumnya telah ditangguhkan pada tahun 2024 di bawah pemerintahan Joe Biden. Hal tersebut menyusul tuduhan Israel bahwa 12 dari ribuan pegawai UNRWA di Gaza terlibat dalam serangan lintas batas pada 7 Oktober 2023. Tuduhan ini memicu penyelidikan, yang mengakibatkan setidaknya 16 negara, termasuk AS, menunda atau menghentikan sementara pendanaan bagi UNRWA, sehingga berdampak pada upaya bantuan bagi warga Gaza yang mengalami kelaparan.

Namun, sebagian besar donor utama kembali melanjutkan bantuan setelah tinjauan independen terhadap UNRWA tidak menemukan bukti yang mendukung klaim Israel. UNRWA sendiri didirikan lebih dari 70 tahun lalu oleh Majelis Umum PBB untuk membantu para pengungsi Palestina yang terusir dari tanah mereka.

Israel telah berulang kali menuding staf UNRWA memiliki hubungan dengan Hamas, meskipun tidak memberikan bukti yang kuat. Israel juga berupaya menutup UNRWA dengan alasan bahwa jika badan tersebut tidak ada, maka isu pengungsi Palestina juga tidak perlu lagi diakui. Padahal, hak pengungsi Palestina untuk kembali ke tanah mereka telah dijamin oleh resolusi PBB sejak akhir 1940-an.

Israel telah memerintahkan UNRWA untuk menutup seluruh operasinya di Al-Quds bagian timur (Yerusalem Timur) pada Kamis, sesuai dengan surat yang dikirim oleh Perwakilan Tetap Israel untuk PBB, Danny Danon, kepada Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, pada 24 Januari.

Menanggapi perintah tersebut, UNRWA mengevakuasi kantor pusatnya di Sheikh Jarrah, Al-Quds bagian timur (Yerusalem Timur), yang telah beroperasi sejak 1951. Selain itu, badan ini juga menutup klinik di Kota Tua Al-Quds serta beberapa sekolah, termasuk pusat pelatihan kejuruan.

Langkah ini semakin memperburuk ketegangan antara Israel dan organisasi internasional, terutama di tengah meningkatnya keprihatinan dari berbagai badan PBB mengenai situasi kemanusiaan yang memburuk di Gaza dan Tepi Barat.

Sumber:

https://www.aa.com.tr

https://www.#

***

Kunjungi situs resmi Adara Relief International