Krisis Pangan Gaza Memburuk: Bantuan Terbatas, Lahan Pertanian Hancur, dan Sistem Pangan di Ambang Runtuh

Kurang dari seperempat bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan telah masuk ke Jalur Gaza, sementara warga Palestina menghadapi kondisi yang semakin mengerikan di musim dingin akibat blokade ketat yang terus diberlakukan Israel. Sejumlah lembaga kemanusiaan memperingatkan bahwa meski gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat telah berlaku sejak 10 Oktober 2025, Israel tetap membatasi masuknya bantuan dan barang penting ke wilayah yang hancur akibat perang selama dua tahun terakhir.

Menurut investigasi Al-Araby Al-Jadeed, rata-rata bantuan yang masuk ke Gaza hanya mencapai 24 persen dari total jumlah truk yang disepakati dalam perjanjian gencatan senjata. Data dari Kantor Media Pemerintah Gaza menunjukkan bahwa sejak gencatan dimulai, jumlah truk bantuan dan komersial yang membawa makanan, pakaian, dan kebutuhan pokok tidak melebihi 145 unit per hari, jauh di bawah ketentuan kesepakatan yang menetapkan 600 truk setiap hari.

Keterbatasan ini tidak hanya memengaruhi jumlah bantuan, tetapi juga kualitasnya. Israel menerapkan seleksi ketat terhadap barang-barang yang diizinkan masuk. Produk penting seperti daging, buah, sayuran, pakaian, tenda, bahan bakar, dan panel surya masih dibatasi atau bahkan dilarang, padahal puluhan ribu warga masih mengungsi dan menghadapi cuaca dingin ekstrem tanpa perlindungan memadai.

Alih-alih mengizinkan masuknya makanan segar yang dibutuhkan untuk memperbaiki gizi, pasar Gaza justru dibanjiri mi instan, biskuit, dan kacang-kacangan. Para pengamat menilai hal ini sebagai strategi Israel untuk menciptakan kesan palsu seolah-olah pasokan pangan cukup, padahal situasi kemanusiaan di lapangan terus memburuk setiap harinya.

Krisis bahan bakar pun semakin parah. Dari 1.100 truk bahan bakar yang diizinkan masuk selama periode gencatan, hanya 115 truk yang benar-benar diperbolehkan masuk — tingkat kepatuhan yang bahkan tidak mencapai 10 persen. Kekurangan ini berdampak langsung pada operasional rumah sakit, pabrik roti, dan transportasi publik, yang semuanya bergantung pada pasokan energi.

Seorang sumber lokal di Gaza mengatakan bahwa Israel juga melakukan praktik monopoli terselubung dengan hanya mengizinkan impor bahan bakar dari perusahaan tertentu, sehingga harga melonjak dan pasokan tetap langka.

Situasi ini diperparah oleh kehancuran total sistem pangan di Gaza. Stefanos Fotiou, Direktur Kantor Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), memperingatkan bahwa antara 78% hingga 91% lahan pertanian, peternakan, dan rumah kaca di Gaza telah rusak berat akibat perang, menghancurkan fondasi utama ketahanan pangan lokal.

Dalam wawancaranya dengan Al Jazeera di sela World Summit for Social Development di Doha, Fotiou menekankan bahwa hanya 37% dari lahan yang rusak yang masih bisa direhabilitasi. Ia menyerukan agar bantuan kemanusiaan, pangan, dan bahan bakar terus mengalir tanpa hambatan, serta perbatasan dibuka sepenuhnya untuk memastikan keberlanjutan pasokan dan kelancaran operasi lembaga kemanusiaan.

Fotiou juga menyoroti bahwa bantuan yang saat ini masuk ke Gaza tidak sesuai kebutuhan dan jenis yang disepakati. Bantuan didominasi karbohidrat dan makanan olahan, sementara makanan kaya protein seperti daging dan ikan tetap dilarang, memperburuk krisis gizi dan mengancam kesehatan publik, terutama anak-anak dan pasien.

FAO kini tengah bekerja sama dengan mitra internasional untuk menyusun rencana rehabilitasi sistem pangan pascaperang. Namun, upaya tersebut menghadapi kekurangan dana besar. Dari total US$75 juta yang dibutuhkan untuk rencana pemulihan 2025, baru kurang dari 10% yang berhasil dihimpun.

Fotiou menegaskan bahwa menutup kesenjangan pendanaan ini sangat penting untuk memulai fase baru pemulihan pertanian di Gaza. Ia menambahkan, peningkatan sumber daya akan mempercepat proyek bantuan dan rekonstruksi serta menjamin keberlanjutan sistem pangan di salah satu wilayah paling terdampak krisis di dunia.

Sumber: The New Arab, Palinfo