Catatlah:
aku orang Arab
dan kartu identitasku bernomor 50.000
aku punya delapan anak
yang kesembilan akan lahir setelah musim panas.
Apakah kau marah?
(Bithoqoh Hawiyah, Mahmoud Darwish)
Bagi sebagian orang, menjawab pertanyaan “Dari mana kamu berasal?” adalah perkara sederhana; jawabannya seringkali hanya terdiri atas beberapa kata, atau mungkin kalimat singkat yang menyebutkan sebuah negara, kota, atau desa. Akan tetapi, bagi orang Palestina, menjawab pertanyaan tersebut bukanlah perkara mudah, bahkan seringkali membutuhkan penjelasan yang panjang dan rumit.
Menjadi seorang Palestina adalah suatu kebanggaan bagi penduduknya– sebagaimana setiap orang tentu membanggakan tanah airnya. Namun, seakan tak mengizinkan perasaan bangga itu tumbuh di hati penduduk Palestina, Zionis membuat suatu sistem yang rumit untuk membuat penduduk Palestina bertanya-tanya akan dirinya sendiri, yaitu kartu identitas.
Kartu identitas adalah sebuah kartu dengan warna yang berbeda-beda berdasarkan lokasi dan setiap warna memiliki konsekuensi tertentu yang akan dijelaskan lebih lengkap pada pembahasan selanjutnya. Pada intinya, kartu ini di satu sisi layaknya ‘barang sakti’ karena tidak seluruh orang Palestina bisa mendapatkannya, tapi di sisi lain kartu ini pula yang membuat orang-orang Palestina terkotak-kotak berdasarkan warna kartu identitas mereka. Sistem apartheid ini seolah ingin menekankan bahwa orang Palestina tidak diberikan pilihan apa pun di negara mereka sendiri, termasuk untuk menentukan kewarganegaraan mereka masing-masing.
Ada Namun Tiada
Catatlah;
saya orang Arab
saya punya nama tanpa gelar
bersabar di negara tempat segala hal hidup dalam pusaran kemarahan.
Apakah status saya memuaskan Anda?
Saya adalah nama tanpa nama belakang
“Saya tidak punya kartu identitas,” kata Samyah. “Saya seperti ada tapi tiada.” Demikian Samyah memperkenalkan dirinya dengan menyebut nama asli yang diberikan oleh keluarganya saat ia lahir. Akan tetapi, ia menjelaskan, di bawah administrasi negara, dia tidak memiliki nama asli.
Hal tersebut terjadi pada Samyah karena kedua saudara laki-lakinya dan ayahnya memiliki kartu identitas Al-Quds (Yerusalem), sementara Samyah dan ibunya tidak memilikinya. Akibatnya, seluruh anggota keluarganya terpaksa mengungsi ke pinggiran Al-Quds, demi bisa berkumpul bersama di dalam satu rumah. Meskipun ayahnya memiliki kartu identitas Al-Quds, Samyah selaku anak kandungnya sama sekali tidak diizinkan memasuki Al-Quds (Yerusalem), bahkan ketika ia ingin menghadiri pemakaman neneknya.
“Di satu sisi, saya berusaha menjalani kehidupan normal, tetapi di sisi lain Kementerian Dalam Negeri Israel tidak mengakui hak saya karena saya orang Palestina,” katanya. “Identitas saya yang sebenarnya adalah seorang warga Palestina di Al-Quds, tetapi seseorang mencoba memaksakan identitas saya sebagai ‘orang yang tidak berkewarganegaraan’.”
“Saya membayar pajak ke Israel—pajak kota juga—tagihan air dan listrik, tetapi mereka tetap tidak mau memberi saya kartu identitas,” katanya. “Saya membayar pajak tetapi saya tidak mendapatkan hak saya sebagai imbalan.” Samyah menekankan bahwa dia dan keluarganya telah tinggal di pinggiran Al-Quds selama delapan tahun. “Keluarga saya harus pindah dari Al-Quds—ayah, ibu, dan saudara laki-laki saya,” katanya. “Saya kehilangan hak saya untuk hidup normal—untuk mendapatkan SIM, asuransi kesehatan, bahkan untuk sekadar bergerak bebas dari satu tempat ke tempat lain.”
Samyah menjelaskan bahwa ia telah melewatkan begitu banyak peluang dalam hidupnya selama bertahun-tahun. “Saya tidak pernah bepergian ke luar negeri,” katanya. “Bagaimana mungkin saya bisa bepergian tanpa surat-surat?” ia bertanya dengan suara getir. Namun, Samyah masih memelihara mimpinya untuk dapat menjejakkan kakinya di negeri lain. “Jika saya memiliki kesempatan untuk bepergian, saya ingin mengunjungi negara yang menghormati hak asasi manusia,” katanya. “Saya ingin sekali melihat tempat-tempat baru, belajar tentang budaya dunia, dan mencoba jenis makanan baru.”
Samyah percaya bahwa dia seharusnya memiliki hak untuk memilih ke mana dia bisa pergi — hak yang dapat diperoleh begitu saja oleh kebanyakan orang. “Ya, saya bermimpi untuk bepergian—mengunjungi laut, dan melihat hal-hal indah,” katanya. “Saya suka pantai, dan saya ingin duduk di sana untuk mencoba makanan lezat,” pungkasnya.
Terlepas dari semua impian itu, tanpa kartu identitas, terlalu berisiko bagi Samyah dan orang-orang seperti dirinya untuk pergi ke pantai, atau ke tempat-tempat ramai lainnya. Dia tidak akan aman di sana. “Saya ingin memiliki SIM, rekening bank, dan kartu kredit sehingga saya dapat membeli barang secara online sebagaimana yang dilakukan orang lain di seluruh dunia,” tambahnya.
“Bahkan jika saya berpikir tentang pernikahan, saya tidak yakin bagaimana situasi saya akan ditangani secara hukum karena saya tidak memiliki kartu identitas.” “Saya ingin Kementerian Dalam Negeri Israel mengakui bahwa saya ada sebagai manusia.” “Saya ingin ada upaya yang bisa dilakukan agar kemanusiaan saya diakui,” tambahnya.
Warna-Warna yang Mencekam
Ketika Israel memperluas kendali dan penjajahannya atas wilayah Palestina pada 1967, Israel menyusun sistem pengendalian populasi yang terus berlaku hingga lebih dari lima dekade kemudian. Setelah Perang Enam Hari di tahun tersebut, militer Israel menyatakan wilayah pendudukan sebagai daerah tertutup, sehingga warga Palestina wajib mendapatkan izin untuk keluar-masuk dari sana. Warga Palestina yang berada di luar negeri selama rentang waktu tersebut tidak diperbolehkan mengikuti sensus penduduk berikutnya sehingga secara otomatis tidak diberikan kartu identitas.
Israel kemudian melakukan pemisahan terhadap orang-orang Palestina menjadi kotak-kotak kecil dengan menciptakan sistem identifikasi berkode warna yang dikeluarkan oleh militer Israel dan diperkuat pada 1981 melalui cabang Administrasi Sipilnya. Ada tiga jenis kartu identitas Palestina yang warnanya dibedakan berdasarkan tempat lahir orang yang mendapatkannya, yaitu: Kartu identitas Tepi Barat, kartu identitas Gaza, dan kartu identitas Al-Quds (Yerusalem).
Warga Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza memiliki kartu identitas berwarna hijau yang umumnya dikeluarkan untuk yang sudah berusia di atas 16 tahun. Kartu identitas Tepi Barat diberikan kepada siapa pun yang lahir di dalam perbatasan yang disepakati pada tahun 1967. Seorang pembawa kartu identitas Tepi Barat hanya dapat bergerak di sekitar Tepi Barat, dan diwajibkan oleh Israel untuk membawa kartu identitasnya setiap saat, sebab sangat tidak aman bagi siapa pun untuk melewati pos pemeriksaan tanpa kartu identitas.
Baca juga “Pos Pemeriksaan Ilegal Israel, Monster Bermata Merah yang Menghantui Penduduk Palestina” di sini
Meskipun bisa bergerak di wilayah Tepi Barat, pemilik kartu identitas Tepi Barat hanya dapat menyeberang ke perbatasan tahun 1967 jika mendapatkan izin dari Israel. Izin ini sangat jarang diberikan kepada orang Palestina, kecuali bagi yang bekerja di “Israel” dan telah memenuhi sejumlah kriteria untuk mendapatkan izin tersebut–yang sangat sulit didapatkan. Israel memperhitungkan usia, status perkawinan, dan catatan hukum dari individu yang melamar, tetapi kriteria yang menjadi standar bagi seseorang untuk diloloskan atau ditolak, sama sekali tidak diketahui.
Kartu identitas Gaza, meskipun memiliki warna yang sama dengan Tepi Barat, tapi memiliki aturan yang berbeda. Kartu identitas Gaza diberikan kepada orang Palestina yang lahir di Jalur Gaza. Sekali seseorang mendapatkan kartu identitas Gaza, maka mereka tidak dapat keluar dari Gaza sama sekali tanpa izin. Bagi warga sipil Gaza, mendapatkan izin untuk keluar dari daerah yang diblokade tersebut sangatlah sulit, sebab orang yang diizinkan oleh Israel untuk masuk atau keluar Gaza hanyalah anggota UNRWA, penduduk Tepi Barat dengan kerabat tingkat 1 di Gaza (biasanya mantan penduduk Gaza), atau asosiasi dan organisasi dari berbagai jenis. Sisanya, sempurna terkurung di dalam penjara terluas di dunia tanpa memiliki kesempatan untuk keluar.
Sementara itu, kartu identitas Al-Quds (Yerusalem) yang berwarna biru, bercabang menjadi dua jenis menurut wilayah, yaitu kartu identitas Al-Quds, diberikan kepada orang-orang yang lahir di Al-Quds, dan kartu identitas Israel, biasanya disebut sebagai kartu identitas 1948, yang mengacu pada tanah yang dijajah pada tahun 1948. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa hanya pemilik kartu identitas 1948 yang memiliki paspor Israel dan dianggap oleh Israel sebagai warga negara. Sementara itu, orang Arab-Yerusalem harus menghadapi situasi yang lebih rumit karena mereka hanya memiliki dokumen yang disebut laissez-passer, bahasa Prancis untuk “Dokumen Perjalanan”, bukan paspor Israel.
Meskipun pemilik kartu identitas Al-Quds bisa memiliki paspor sementara Yordania (seperti setiap orang Palestina yang tinggal di Tepi Barat), realitanya mereka masih berada di bawah pengawasan hukum Israel dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan Yordania. Ini terjadi karena perselisihan yang belum juga terselesaikan tentang batas Al-Quds dan siapa pemilik sah tanahnya. Selain itu, dalam hal politik, hanya pemilik kartu identitas 1948 yang berhak memilih, dan secara otomatis hanya mereka yang dapat dipilih di Knesset atau parlemen Israel.
Dengan demikian, warna kartu identitas yang dimiliki orang Palestina bukan hanya sebagai penanda lokasi, melainkan memengaruhi segalanya, mulai dari kebebasan bergerak dari satu tempat ke tempat lain hingga izin untuk berkumpul dengan keluarga sendiri. Aturan kartu identitas terus diberlakukan oleh militer Israel, meskipun setelah pembentukan pemerintah Otoritas Palestina pada 1993.
Miriam Marmur, Koordinator Komunikasi Internasional Organisasi HAM Gisha, mengatakan bahwa kendali Israel atas daftar penduduk Palestina telah menjadi pusat upayanya untuk mengendalikan pergerakan dan demografi di wilayah pendudukan Palestina. “Kekuasaan atas status kependudukan Palestina digunakan sebagai alat kontrol,” katanya. “Warga Palestina harus dimasukkan dalam daftar penduduk Palestina untuk mendapatkan kartu identitas dan paspor.”
Di Tepi Barat, tambah Marmur, warga Palestina harus memiliki kartu identitas meskipun hanya untuk perjalanan di dalam kota, karena ada banyak pos pemeriksaan di dalam wilayah tersebut yang harus dilewati untuk berpindah dari satu bagian kota ke bagian lainnya. Kebebasan bergerak bagi warga Palestina di Tepi Barat dan Gaza, terutama selama 25 tahun terakhir, telah sangat dibatasi di antara wilayah-wilayah ini, tempat dilakukannya pemisahan sebagai bagian dari aturan apartheid Israel dan kemampuan untuk mendapatkan akses adalah pengecualian yang amat sangat langka, jelas Marmur.
Sebagai contoh, Israel menetapkan ilegal bagi orang Palestina di Tepi Barat untuk melakukan perjalanan ke Gaza dan Al-Quds (Yerusalem) kecuali mereka memiliki izin perjalanan khusus dari Israel. Demikian pula, warga Palestina di Gaza dilarang pergi ke Al-Quds dan Tepi Barat kecuali militer Israel mengeluarkan izin terlebih dahulu, yang tentunya sangat sulit untuk didapatkan bahkan oleh orang yang sudah memiliki kartu identitas sekalipun. Dengan demikian, tak heran jika warga Palestina banyak yang menjadi pengungsi di negaranya sendiri, sebab tenda pengungsian hanyalah satu-satunya pilihan mereka ketika tidak mendapatkan izin untuk kembali ke daerah asal mereka.
Menurut Marmur, Israel secara praktis telah berhenti memproses permintaan pendaftaran penduduk dan perubahan status kependudukan sejak tahun 2000. “Akibatnya, banyak warga Palestina tidak dapat memilih tempat tinggal mereka sendiri, serta dicegah untuk bisa mengambil kesempatan belajar dan bekerja,” katanya. Sejak tahun itu, ketika Intifadah kedua pecah, siswa sekolah dari Gaza dilarang untuk bersekolah di Tepi Barat.
Kartu identitas ini juga dapat melanggar hak warga Palestina atas penyatuan keluarga jika suami dan istri memiliki kartu identitas dengan warna yang berbeda. “Warga Palestina dari Gaza yang menikah dengan penduduk Tepi Barat tidak bisa pindah ke Tepi Barat untuk tinggal bersama pasangannya,” kata Marmur. Selain itu, pemegang kartu identitas Palestina warna apa pun yang menikah dengan orang yang tidak memiliki kartu identitas, seperti kisah Samyah, harus hidup dengan risiko pemisahan paksa. Anak-anak mereka juga nantinya hanya dapat didaftarkan di bawah satu nama orang tua, tidak keduanya. Dengan kata lain, sepertinya warna-warna dari kartu identitas ini seakan berusaha menjerat penduduk Palestina dengan ikatan yang mencekik, demi melepaskan ikatan persaudaraan dan kekeluargaan antarwarga Palestina untuk membuat mereka tercerai-berai.
Kartu Identitas Biru Al-Quds dan Janji Manis yang Palsu
Kartu identitas biru Al-Quds (Yerusalem) adalah satu warna kartu identitas yang menarik sekaligus memprihatinkan untuk dibahas. Sebab, pemegang kartu identitas Al-Quds memiliki kelebihan tertentu dibandingkan pemegang kartu identitas daerah lain, tetapi pada saat yang sama, kartu itu juga menyiksa orang-orang yang memilikinya.
Kebebasan bergerak memang tidak dibatasi untuk penduduk Al-Quds yang memiliki kartu identitas biru. Mereka juga diberikan tempat tinggal permanen di kota tersebut, meskipun tidak berkewarganegaraan Israel. Mereka bisa pergi ke Gaza jika memperoleh izin, pun dapat melakukan perjalanan dengan bebas ke Tepi Barat dan wilayah jajahan Israel. Namun, pembatasan terhadap pemegang kartu identitas Al-Quds diwujudkan dengan cara lain.
Pemegang kartu identitas Al-Quds hidup di bawah ancaman pencabutan tempat tinggal setiap saat. Akan tetapi, pada saat yang sama, memilih untuk tinggal di luar Al-Quds atau di wilayah pendudukan lainnya dianggap sebagai alasan yang cukup bagi Israel untuk membatalkan izin tinggal sekaligus mencabut hak-hak mereka sebagai pemegang kartu biru Al-Quds.
Realitanya, untuk alasan keuangan dan keluarga, banyak orang Al-Quds yang memilih untuk tinggal di Tepi Barat, tetapi mereka tetap harus memiliki sebuah rumah di Kotamadya Al-Quds untuk mempertahankan tempat tinggal mereka. Otoritas Israel secara teratur melakukan inspeksi acak terhadap rumah tangga di Al-Quds untuk melihat apakah pemegang kartu identitas biru benar-benar tinggal di sana.
Orang-orang Palestina ini juga harus membayar pajak properti yang besar kepada pemerintah kota – selain pajak asuransi nasional – tetapi mereka hanya menerima sedikit sekali layanan kota, dengan lingkungan mereka yang sangat kekurangan infrastruktur, layanan kesehatan, dan fasilitas pendidikan. Pada akhirnya, warna kartu identitas sebenarnya tidak menjamin apa pun, karena kenyataannya, sistem apartheid Israel bertujuan untuk menindas penduduk Palestina dengan berbagai cara.
Sumber:
https://www.aljazeera.com/news/2017/11/18/the-colour-coded-israeli-id-system-for-palestinians
https://www.newarab.com/opinion/right-issuing-palestinian-id-cards-israel-controls
https://www.#/20220112-israel-grants-1000-palestinians-identification-cards/
https://visualizingpalestine.org/visuals/identity-crisis-the-israeli-id-system
https://www.beyondintractability.org/reflection/khattab-document
https://poemotopia.com/mahmoud-darwish/identity-card/
***
Kunjungi situs resmi Adara Relief International
Ikuti media sosial resmi Adara Relief di Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram untuk informasi terkini.
Baca berita harian kemanusiaan, klik di dini
Baca juga artikel terbaru, klik di sini
