Pemerintah Provinsi Al-Quds (Yerusalem) memperingatkan tentang pelaksanaan rencana Israel proyek permukiman kolonial “Rute 45”, menyusul pengumuman bahwa pembangunannya akan dimulai dalam beberapa pekan mendatang dengan perkiraan anggaran sekitar NIS 400 juta.
Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh Pemprov, proyek ini bertujuan untuk menghubungkan permukiman di sebelah timur Ramallah dan sebelah utara Al-Quds secara langsung ke Jalan Raya 443, yang mengarah ke Al-Quds dan wilayah jajahan tahun 1948. Rencana ini dimulai di depan permukiman kolonial Mukhmas, yang didirikan di tanah Desa Mukhmas di timur laut Al-Quds (Yerusalem), dan meluas ke barat hingga terowongan pos pemeriksaan Qalandia, memastikan perjalanan yang lebih singkat bagi para pemukim dan akses langsung ke kota-kota di dalam wilayah jajahan tahun 1948.
Proyek-proyek ini berjalan seiring dengan perluasan besar jalan lingkar dari pos pemeriksaan militer Hizma ke Oyoun al-Haramiya di sebelah timur Ramallah, menciptakan jaringan yang saling terhubung yang melayani permukiman dan memperkuat kendali kolonial, mengubah Al-Quds bagian utara dan Ramallah timur menjadi daerah terisolasi di bawah dominasi pemukim, dalam tindakan yang digambarkan sebagai “yahudisasi demografis dan geografis.”
Pemerintah provinsi mengklarifikasi bahwa Rute 45 merupakan perpanjangan dari rencana lama yang berasal dari tahun 1983 berdasarkan “Perintah Militer No. 50 tentang Jalan Raya,” yang bertujuan untuk memecah belah komunitas Palestina dan mengisolasi mereka di balik jalan lingkar. Melalui rute ini, pendudukan berupaya mengintegrasikan infrastruktur permukiman ke dalam jaringan pusatnya, dalam upaya praktis untuk menghapus Garis Hijau, memaksakan “kedaulatan de facto” atas tanah tersebut.
Pemerintah Provinsi Al-Quds mencatat bahwa keberatan hukum dari para pemilik tanah di Jaba’, Qalandia, Kafr ‘Aqab, Al-Ram, Mukhmas, dan Barqa diperlakukan sebagai tindakan formal. Namun, terlepas dari proses hukum yang sedang berlangsung, pendudukan terus mengeluarkan tender dan pekerjaan lapangan, khususnya di terowongan Qalandia. Ini mencerminkan niat untuk memaksakan fakta di lapangan sebelum adanya keputusan pengadilan apa pun dan mengabaikan hak-hak warga Palestina sebagai “orang yang dilindungi” berdasarkan hukum internasional.
Proyek ini merupakan bagian dari visi kolonial yang lebih luas untuk menarik ratusan ribu pemukim kolonial dengan cara memastikan akses transportasi, memfasilitasi tempat tinggal di Tepi Barat sambil mempertahankan akses ke Al-Quds (Yerusalem). Menurut pemerintah daerah, rencana tersebut tidak hanya merampas tanah tetapi juga memperkuat sistem segregasi yang menyeluruh, menciptakan jaringan jalan yang maju bagi para pemukim dengan mengorbankan fragmentasi geografi Palestina dan mencekik prospek pembangunan para pemilik tanah asli.
Sumber: Wafa
