Di tengah gelombang pengakuan internasional terhadap Negara Palestina, Israel semakin gencar melemahkan Otoritas Palestina (PA) melalui strategi perang finansial. Sejak 7 Oktober 2023, Israel menahan hampir NIS 7 miliar (sekitar USD 2 miliar) dana bea cukai milik Palestina, melancarkan invasi berulang ke kota-kota Tepi Barat, dan baru-baru ini mengesahkan rencana permukiman besar yang berpotensi membelah wilayah Tepi Barat.
Instrumen utama tekanan ini adalah surat jaminan perbankan yang setiap tahun ditandatangani Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich. Surat ini melindungi bank-bank Israel dari jerat hukum “anti-terorisme” ketika bertransaksi dengan bank-bank Palestina. Smotrich berulang kali mengancam mencabut surat tersebut, sebuah langkah yang bisa melumpuhkan sistem perbankan Palestina dan bahkan mengguncang kelangsungan PA. Saat ini, ia hanya memperpanjangnya setiap empat bulan untuk menambah tekanan politik.
Karena Perjanjian Oslo melarang Palestina memiliki mata uang sendiri, hampir semua transaksi ekonomi harus melalui bank Israel. Jika hubungan perbankan ini diputus, pedagang Palestina tak akan mampu membayar pemasok Israel, termasuk untuk kebutuhan vital seperti bahan bakar. Akibatnya, sejak pertengahan 2024 terjadi penumpukan uang tunai di bank-bank Palestina yang tak bisa dikonversi menjadi saldo elektronik, dengan jumlah mencapai NIS 14 miliar (hampir USD 5 miliar).
Untuk mengendalikan situasi, bank-bank Palestina membatasi jumlah setoran tunai, antara NIS 10.000–20.000 per orang. Pembatasan ini memukul banyak warga yang menerima pendapatan dalam bentuk tunai, membuat cek tertolak, serta mempersulit pembayaran elektronik ke pemasok Israel. Dampaknya nyata: kelangkaan bahan bakar, kenaikan harga kebutuhan pokok, dan maraknya pasar gelap.
Pelaku usaha di Ramallah mengaku harus menukar uang tunai ke dolar dengan kurs merugikan agar bisa menyetor ke bank, atau membayar lebih mahal saat bertransaksi elektronik. Sementara itu, mayoritas warga Tepi Barat masih bergantung pada transaksi tunai—hanya sekitar separuh yang memiliki rekening bank, sehingga transisi cepat ke pembayaran elektronik dianggap mustahil.
Ekonomi Palestina telah menyusut 30% pada 2024, dan diperkirakan memburuk lagi pada 2025. Meski Smotrich sempat memperpanjang surat jaminan pada akhir Juni, ketidakpastian tetap membayangi. Dengan masa berlaku surat yang kembali habis pada akhir September, PA menghadapi risiko keruntuhan ekonomi sekaligus politik sementara Israel terus memperkuat realitas satu negara dengan sistem apartheid.
Sumber:
Mondoweiss
