Departemen Luar Negeri AS mengatakan pada Minggu (18/6) bahwa mereka “sangat terganggu” oleh tindakan Israel yang ingin memperluas pembangunan permukiman di Tepi Barat. Washington mengecap langkah Israel yang membahas pembangunan 4.560 unit rumah di Tepi Barat itu sebagai “penghalang perdamaian”. Dari jumlah tersebut, 1.332 dibangun dengan persetujuan, sementara sisanya sedang melalui proses izin awal.
“Seperti yang telah menjadi kebijakan lama, AS menentang tindakan sepihak yang membuat solusi dua negara lebih sulit dicapai dan merupakan hambatan bagi perdamaian,” lanjut pernyataan itu. “Kami menyerukan kepada pemerintah Israel untuk memenuhi komitmen yang dibuatnya di Aqaba, Yordania dan Sharm El Sheikh, Mesir, dan kembali ke dialog yang ditujukan untuk de-eskalasi,” tambah Departemen Luar Negeri.
Pada Februari, pertemuan di Aqaba Yordania antara Israel dan Otoritas Palestina diakhiri dengan pernyataan bersama yang menguraikan komitmen Israel untuk menunda diskusi tentang permukiman baru di Tepi Barat.Namun, setelah pertemuan itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pembangunan permukiman ilegal Yahudi akan terus berlanjut.
Bulan berikutnya, perwakilan Israel dan Palestina bertemu bersama delegasi AS, Yordania, dan Mesir di Sharm el-Sheikh Mesir dan berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah untuk mengurangi ketegangan. Saat itu Israel, khususnya, setuju untuk tidak memajukan rencana pemukiman baru selama empat bulan dan tidak melegalkan pos-pos baru selama enam bulan.
Namun, sebuah resolusi baru memberikan hampir semua kendali atas persetujuan perencanaan di Tepi Barat kepada Bezalel Smotrich, yang merupakan menteri sayap kanan Netanyahu sekaligus seorang pemukim dan pendukung kuat perluasan pemukiman. Keputusan tersebut telah mempercepat proses perluasan permukiman Tepi Barat dan secara surut melegalkan permukiman di bawah hukum Israel.
Semua permukiman Israel di luar perbatasan tahun 1967 adalah ilegal menurut hukum internasional. “Kami akan terus mengembangkan permukiman dan memperkuat cengkraman Israel di wilayah itu,” kata Smotrich akhir pekan lalu.
Menurut keputusan baru, yang didasarkan pada keputusan pemerintah tahun 1996, yang sebelumnya memerlukan banyak tahapan pengesahan dari Menteri Pertahanan, sekarang dipangkas menjadi hanya satu persetujuan. Pertemuan di Kementerian Pertahanan untuk membahas pekerjaan konstruksi baru akan dilakukan tepat saat moratorium empat bulan, yang disepakati di pertemuan Aqaba dan Sharm el Sheikh, berakhir. Sebelum moratorium diperkenalkan, Israel telah menyetujui rekor jumlah rumah pemukiman baru, setidaknya 10.000, dan mengusulkan untuk melegalkan setidaknya sembilan pos terdepan.
Pada awal bulan ini, Israel mengesampingkan rencana untuk memperluas pemukiman di timur Al-Quds, yang jika dibangun, akan membagi Tepi Barat yang diduduki menjadi dua.
Rencana proyek permukiman E1, yang akan membangun 3.412 unit rumah untuk pemukim Yahudi di tanah Palestina yang diduduki, akan menghubungkan permukiman Kfar Adumim dan Maale Adumim dengan Al-Quds (Yerusalem) Timur yang diduduki. Amerika Serikat dan Uni Eropa telah lama keberatan dengan rencana pemukiman tersebut dan berulang kali memperingatkan pemerintahan Israel untuk tidak melanjutkan proyek tersebut.
Sumber:
***
Kunjungi situs resmi Adara Relief International
Ikuti media sosial resmi Adara Relief di Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram untuk informasi terkini.
Baca berita harian kemanusiaan, klik di dini
Baca juga artikel terbaru, klik di sini
