Tanpa Kemerdekaan Palestina, Tak Ada Indonesia di “Dewan Perdamaian”
Indonesia mungkin akan keluar dari “Dewan Perdamaian” Presiden AS Donald Trump jika tujuan kemerdekaan Palestina tidak tercapai. Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menanggapi kekhawatiran terkait isu tersebut dalam pertemuan di Istana Negara Jakarta pada Selasa (03/02).
“‘Jika kita bergabung dengan Neraca Pembayaran (BoP), kita tidak berkewajiban untuk terus mengikuti ketika pandangan mereka tidak sejalan dengan pandangan kita. Kedua, jika tidak bisa melakukan perubahan, beliau (Presiden Prabowo) siap untuk menarik diri dari BoP.’ Begitulah pemahaman saya atas pernyataannya,” kata Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia, Cholil Nafis, kepada wartawan, mengutip pernyataan presiden.
“jika kebijakan BoP kelak melibatkan langkah-langkah yang tidak sejalan dengan posisi kita (Indonesia), kita akan abstain dan tidak ikut serta. Kemudian, jika memang tidak sesuai dengan kita dan Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa, beliau siap untuk menarik diri dari BoP,” tambah Nafis.
Secara terpisah, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan bahwa presiden Indonesia telah membuka opsi penarikan diri jika arah dewan tersebut tidak sejalan dengan tujuan Indonesia.
“Jika hal itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan: Pertama, perdamaian di Gaza dalam jangka pendek; kemudian perdamaian di Palestina secara lebih luas, dan pada akhirnya kemerdekaan dan kedaulatan Palestina,” katanya. “Itulah arah yang ingin kita capai, dan saya pikir itulah jalan yang harus kita tempuh.”
Gaza Adalah Milik Rakyat Palestina
Trump mengumumkan pembentukan “Dewan Perdamaian” pada 15 Januari 2026 sebagai bagian dari rencana yang lebih luas untuk Gaza. Sebelumnya, kesepakatan gencatan senjata tercapai pada 10 Oktober 2025. Dewan tersebut kemudian mendapat pengesahan oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 pada November 2025.
Terlepas dari gencatan senjata di Gaza, Guterres mengatakan lebih dari 500 warga Palestina telah meninggal sejak perjanjian itu berlaku. Guterres menggarisbawahi kerapuhan gencatan senjata tersebut. Ia mendesak semua pihak untuk sepenuhnya melaksanakan perjanjian tersebut, mengizinkan bantuan kemanusiaan dalam skala besar—termasuk melalui penyeberangan Rafah—dan mematuhi hukum internasional. “Gaza adalah dan harus tetap menjadi bagian integral dari negara Palestina.” Guterres mengatakan itu, seraya menekankan bahwa pendudukan harus berakhir dan hak-hak Palestina harus terwujud.
Di Perserikatan Bangsa-Bangsa, utusan Palestina Riyad Mansour dengan tegas menolak narasi mengenai negosiasi terhadap Gaza. Ia menekankan bahwa Gaza adalah bagian yang tak terpisahkan dari Palestina. “Gaza bukanlah sebidang tanah yang menggantung di udara, yang bisa direbut oleh siapa saja.” Mansour mengatakan pernyataan tersebut saat pembukaan Komite PBB tentang Pelaksanaan Hak-Hak yang Tak Terpisahkan dari Rakyat Palestina. “Gaza adalah milik rakyatnya.”
