Hampir sembilan dari sepuluh penyelidikan yang dilakukan militer Israel atas dugaan kejahatan perang dan pelanggaran HAM di Gaza dan Tepi Barat berakhir tanpa temuan kesalahan atau tetap tidak terselesaikan. Temuan ini diungkap oleh lembaga pemantau konflik berbasis di Inggris, Action on Armed Violence (AOAV), kepada The Guardian, dan memunculkan kekhawatiran serius mengenai pola impunitas yang telah mengakar, terutama dalam kasus-kasus yang membunuh warga sipil dalam jumlah besar.
Di antara kasus-kasus yang belum terselesaikan adalah pembantaian terhadap sedikitnya 112 warga Palestina yang tengah mengantre bantuan tepung di Gaza City pada Februari 2024. Kasus lain adalah serangan udara di kamp tenda pengungsi di Rafah pada Mei yang membakar dan membunuh 45 orang. Sementara pada 1 Juni, tentara Israel menembaki warga sipil yang berusaha mengakses bantuan makanan di Rafah, membunuh 31 orang. Saksi mata mengatakan pasukan Israel menembak langsung ke arah warga, tetapi saat itu militer Israel menyangkal laporan tersebut dan belakangan hanya mengatakan bahwa insiden itu “masih dikaji.”
AOAV melacak 52 pelanggaran yang terjadi antara Oktober 2023 hingga akhir Juni 2025, yang diklaim sedang atau akan diselidiki militer Israel. Dari seluruh kasus tersebut, hanya satu yang berujung pada vonis pengadilan, yaitu seorang tentara cadangan dijatuhi hukuman tujuh bulan penjara karena menyiksa tawanan Palestina yang diborgol dan ditutup matanya di pusat penahanan Sde Teiman.
Dalam lima kasus lainnya, militer mengakui adanya pelanggaran, termasuk pembunuhan tujuh relawan bantuan dari World Central Kitchen akibat serangan udara pada April 2024. Seorang kolonel dan seorang mayor diberhentikan, sementara tiga komandan lainnya mendapat teguran. Meski disebut sebagai “kesalahan serius akibat salah identifikasi”, lembaga bantuan tersebut mengkritik keras penyelidikan militer Israel yang dinilai tidak kredibel dan terlalu cepat.
Sementara itu, 46 kasus lainnya tetap gelap. Tujuh ditutup tanpa temuan pelanggaran apa pun, dan 39 kasus lain masih belum terselesaikan. Beberapa di antaranya melibatkan pembunuhan warga Palestina saat sedang mengakses bantuan makanan pada bulan Juli.
Militer Israel menyatakan bahwa seluruh laporan pelanggaran selalu ditinjau terlebih dahulu, dan jika diperlukan, penyelidikan kriminal akan diluncurkan oleh polisi militer. Proses ini berjalan melalui dua mekanisme internal, yaitu kantor jaksa militer dan mekanisme Fact-Finding Assessment (FFA) di bawah staf jenderal. Menurut data resmi Israel, sejak dimulainya serangan brutal di Gaza, mereka telah membuka 74 penyelidikan pidana, sebagian besar terkait kematian tawanan, perusakan properti, atau pencurian, bukan kejahatan perang terhadap warga sipil.
Namun kelompok-kelompok hak asasi manusia menyatakan bahwa sistem penyelidikan internal Israel selama ini gagal menghasilkan keadilan. Lembaga pengawas Israel, Yesh Din, mengungkap bahwa dalam perang-perang sebelumnya pada 2014, 2018–2019, dan 2021, hanya ada satu kasus yang berujung pada penuntutan dari total 664 penyelidikan. Mekanisme FFA dinilai tidak transparan, lamban, dan lebih berfungsi untuk melindungi tentara daripada mengadili mereka.
Peneliti AOAV, Iain Overton dan Lucas Tsantzouris, menilai bahwa Israel bukan sekadar gagal menyelidiki kejahatan, melainkan juga secara aktif membangun pola penutupan kasus terhadap pelanggaran paling parah dan mencolok yang dilakukan oleh pasukannya. Mereka menegaskan bahwa sistem saat ini bukan hanya tidak memadai, tetapi juga menjadi bagian dari strategi luas untuk menghindari pertanggungjawaban hukum internasional.
Sumber:
88% of Israeli Military War Crimes Probes in Gaza End Without Accountability
